Tolak Pelantikan Wabup Muara Enim, Ratusan Massa Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

Tolak Pelantikan Wabup Muara Enim, Ratusan Massa Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

Ratusan warga Kabupaten Muara Enim yang mendatangi kantor Gubernur Sumsel, Senin 9 Januari 2023. foto: edy handoko sumeks.co--

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Ratusan masyarakat menggeruduk Kantor Gubernur Sumsel, Senin 9 Januari 2023. Kedatangan mereka menolak pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah yang akan dilakukan Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Penolakan keras terhadap pelantikan Wabup Muara Enim kembali dilakukan. Kali ini, ratusan masyarakat dari Muara Enim langsung mendatangi Kantor Gubernur Sumsel guna meminta H Herman Deru menunda pelantikan sembari menunggu keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adriansyah, Juru Bicara (Jubir) aliansi Masyarakat Muara Enim Menggugat mengungkapkan, rencana pelantikan Bupati Muara Enim dinilai cacat hukum.

"Jika pelantikan ini tetap dilakukan jelas sangat melukai hati masyarakat Muara Enim," kata Adriansyah.

BACA JUGA:Wabup Muara Enim Dilantik, Kurniawan Kembali ke Pemprov

Bukan tanpa alasan, Adriansyah menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) pelantikan Wabup Muara Enim telah dikeluarkan dan diserahkan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru. Meski kepastian pelantikan tersebut belum bisa dipastikan, namun yang jelas dalam waktu dekat bakal dilaksanakan.

"Kabarnya SK sudah dikeluarkan oleh Mendagri," ujar Adriansyah.

Dijelaskan Adriansyah, pelantikan tersebut seharusnya belum bisa dilaksanakan lantaran masih menunggu keputusan PTUN yang hingga kini belum kunjung dikeluarkan pascadilayangkan gugatan dari beberapa aliansi di Kabupaten Muara Enim.

"Kami minta pelantikan ini bisa ditunda sementara menunggu hasil gugatan dari PTUN," pintanya.

BACA JUGA:Pilwabup Muara Enim Resmi di PTUN

Lanjut Adriansyah, jika pelantikan ini tetap dilakukan maka pihaknya akan terus melakukan aksi demo dan menggugat siapapun pihak yang ikut serta dalam pelantikan tersebut. Karena, hal ini sudah mencoreng konstitusi yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan.

"Ya, kami akan tetap mengadakan aksi dan menggugat jika pelantikan tetap dilaksanakan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel SA Supriono mewakili Pemprov Sumsel menuturkan, akan menyampaikan orasi dan tuntutan tersebut kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru. Namun, secara tegas ratusan masyarakat menolak kehadiran SA Supriono.

"Semua yang ada di sini pernah menjadi bagian dari suara Herman Deru pada Pilkada dulu. Jadi kami meminta agar beliau langsung turun menemui kami," ucap beberapa pendemo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: