Gubernur Sumsel Imbau Seluruh Masyarakat Berikan Data Valid Kepada Tim BPS

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Gubernur Sumsel H Herman Deru, menjadi responden pertama pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sumsel, di Griya Agung Palembang, Sabtu, 15 Oktober 2022, malam.

"Seluruh kepala daerah, pimpinan, tokoh, dan seluruh masyarakat untuk memberikan data yang valid dan benar saat Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel melakukan sensus penduduk," kata Herman Deru.

BPS Provinsi Sumsel mulai mendata seluruh penduduk di Sumsel. Tak terkecuali gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh perangkat dibawahnya hingga masyarakat di 17 kabupaten dan kota se Sumsel.
"Saya imbau agar seluruh kepala daerah dan masyarakat untuk memberikan data yang valid dan benar," ujar Herman Deru, lagi. 

Dikatakan Deru, pendataan ini sangat penting dilakukan agar seluruh masyarakat di Sumsel mempunyai data yang valid. Selain itu, pendataan ini juga berfungsi untuk menentukan kebijakan pembangunan termasuk memberikan bantuan agar tepat sasaran.

BACA JUGA:Regsosek Dimulai Hari Ini, BPS Muba Minta Masyarakat Beri Jawaban Jujur dan Benar

"Ini juga dijadikan untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan dan memberikan bantuan," jelasnya.

Sementara, Kepala BPS Sumsel, Zulkipli menambahkan, pendataan ini bakal dimulai 15 September-14 November 2022 mendatang. Data ini akan terus di-update dan digunakan untuk kebijakan pemerintah. Khususnya, untuk pembangunan dan mengentaskan angka kemiskinan ekstrem di Sumsel.

"Seluruh data ini nantinya akan diserahkan guna pembangunan program pemerintah," bebernya.

Pendataan ini akan dilakukan single data terkait jaminan sosial. Sementara, untuk petugas yang akan diterjunkan untuk melakukan pendataan sebanyak 13.666 yang tersebar di 17 kabupaten dan kabupaten se Sumsel.

BACA JUGA:Dukung Regsosek, Bupati Iskandar Jadi Orang Pertama Didata

"Petugasnya ini dari masyarakat setempat yang berada di wilayah masing-masing," tukasnya.

Sementara, target yang akan didata sebanyak 2.000.500 Kartu Keluarga di 17 kabupaten dan kota. Mekanismenya nanti petugas BPS akan meminta data kepada RT untuk kemudian didatangi dari rumah ke rumah lainnya.

"Nanti melalui RT dulu, baru nanti kita data kerumh yang bersangkutan," tandasnya.(*)

Sumber: