Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto mengikuti Rapat Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Rabu 31 Agustus 2022.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto secara virtual, diikuti oleh sekretaris unit utama  dan kakanwil kemenkumham se Indonesia.

Dalam arahannya Sekjen Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan rapat ini bertujuan untuk mengecek kembali kesiapan  menghadapi evaluasi RB dan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), tgl 13 – 14 September 2022 mendatang.

Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa target kinerja (tarja) yang telah ditetapkan diawal tahun 2022 sebanyak 126 Kegiatan, terdiri dari 87  tarja Pusat dan 39 tarja wilayah. “Jika semua jajaran tahu apa target, bagaimana cara harus mencapainya, maka semua akan mudah”, ungkapnya.

BACA JUGA:Terima 30 Sertifikat Aset Milik Pemkab Muba, Pj Bupati Apriyadi: Langsung Kami Laporkan ke Korsupgah KPK RI

Untuk itu, Komjen Pol. Andap minta beberapa parameter keberhasilan yang harus dipenuhi, yakni meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kemudian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga meningkat, selain itu adalah opini laporan pengelolaan keuangan oleh BPK. Kemenkumham untuk yang ke 13 kalinya memperoleh predikat WTP dari BPK.

Parameter selanjutnya adalah komitmen bekerja tanpa penyimpangan dan kesalahan (Zero Mistake). 

Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto juga minta Para pimpinan agar memiliki sensitifitas terhadap isu terkini dan lakukan manajemen media dengan baik.

BACA JUGA:OKI Remajakan 21 Ribu Hektar Kelapa Sawit Rakyat

Selain itu memperhatikan Performance Kemenkumham, berkaitan dengan enam area perubahan reformasi birokrasi, juga perhatikan nilai Sakip, indeks kualitas perencanaan, indeks pengelolaan aset dan pengelolaan arsip .” Selain itu dibutuhkan juga Quick Response Time (QRT) yakni kecepatan dalam merespon terhadap seluruh aduan masyarakat, sebagai wujud komitmen kita terhadap kepuasan masyarakat”, sambungnya.

Turut hadir mendampingi Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto Kabag Program dan Humas, Gunawan, Kabid HAM, Yulizar, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Junior M. Sigalingging. Kemudian hadir pula Kasubbid Watkeshab, Kanwil Kemenkumham Sumsel, I Wayan Tapa Diambara, Kasubbag Program dan Pelaporan, Dedy Zulian, Kasubbag Humas, RB, dan TI, Hamsir, dan jajarannya.(*)

Sumber: