Airlangga: Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin Efisien

SUMEKS CO JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan RUU PPP Rabu 13 4 2022 Menko Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi Baleg DPR dengan pemerintah atas draf RUU tersebut Menurut Airlangga revisi UU PPP menjadi kebutuhan pembentuk undang undang dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi MK atas uji formil Omnibus Law Cipta Kerja MK memerintahkan pembentuk undang undang melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun Salah satu pertimbangan MK adalah pembentuk UU agar memberikan landasan hukum baku yang dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang undang menggunakan metode omnibus law Airlangga optimistis kesepakatan atas perubahan UU PPP membuat pembentukan undang undang lebih efisien Pembentukan peraturan perundang undangan akan lebih efektif efisien tanpa mengurangi asas pelaksanaan keterbukaan yang menerapkan prinsip meaningfull participation tutur Airlangga kepada wartawan Kamis 14 4 Menko Airlangga menambahkan ada sejumlah hal penting yang dimasukkan dalam perubahan UU PPP nantinya Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi untuk dalam pembentukan undang undang Airlangga menegaskan ketentuan ini dibutuhkan agar bisa mengikuti perkembangan dunia modern Selain itu pembentukan undang undang berbasis elektronik juga bisa membuat prosesnnya lebih efisien Pembentukan peraturan perundang undangan secara elektronik yang mana sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan berbasis digital saat ini tegas Airlangga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan selain berbasis elektronik beberapa beleid yang disepakati yakni soal pengaturan penanganan perkara pengujian UU di MK pengujian peraturan di bawah UU berada di Mahkamah Agung MA serta pelaksanaan pengundangan peraturan perundang undangan DPR dan pemerintah bersepakat pengundangan dilakukan Kementerian Sekretaris Negara Kemensetneg Terkait dengan pengundangan yang terkait dengan peraturan perundang undangan yang disahkan dan ditetapkan oleh Presiden yang mencakup UU PP Perpres Dalam rangka efektifitas administrasi pemerintahan dan percepatan pemberlakuan di masyarakat ujar Ketum Golkar Sebelumnya Baleg mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I atas revisi UU PPP pada Rabu 13 4 2022 malam Sebanyak delapan fraksi menyetujui perubahan UU PPP sementara hanya Fraksi PKS yang menolak menyetujui poin poin dalam revisi tersebut Setelah disepakati Baleg dan pemerintah Menko Airlangga menerima langsung naskah RUU PPP dari Ketua Baleg Supratman Andi Agtas Airlangga didampingi Menko Polhukam Mahfud MD mewakili pemerintah Ril

Sumber: