Syaiful Padli Bicara Keras: 114 Ribu Peserta BPJS PBI Harus Segera Diaktifkan Lagi

SUMEKS.CO - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Syaiful Padli angkat suara mendesak agar BPJS mengaktifkan 114 ribu peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran mendadak dinonaktifkan. 

Anggota DPRD Sumsel, Syaiful Padli, angkat suara dan mendesak agar kepesertaan tersebut segera direaktivasi. 

'' Penonaktifan terlalu mendadak dan berisiko besar menimbulkan masalah di lapangan, terutama bagi warga yang sedang membutuhkan layanan medis dengan riwayat penyakit tertentu,'' kata politis PKS itu kepada SUMEKS.CO.

Banyak laporan menyebutkan warga baru mengetahui status nonaktif saat hendak berobat di fasilitas kesehatan.

BACA JUGA:Haul Akbar Kiai Muaro Ogan Tahun 2026, Ketua PZMMPD Mgs Syaiful Padli Dorong Generasi Muda Meneladani Ulama

BACA JUGA:Syaiful Padli: 160 Atlet Kickboxing Siap Unjuk Gigi di Porprov Muba 2025

''Kami sudah memanggil pihak terkait untuk segera memberikan solusi yang cepat dan tepat,'' kata Syaiful Padli.

Kondisi ini membuat sejumlah pasien terpaksa menunda pengobatan bahkan pulang tanpa mendapatkan perawatan. Situasi tersebut tentu memukul masyarakat kecil yang tidak memiliki dana cadangan untuk biaya kesehatan. 

Program PBI sejatinya dirancang untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan layanan medis yang layak tanpa beban biaya.

Menurutnya, proses validasi data seharusnya dilakukan dengan cermat sebelum penonaktifan diberlakukan. Tanpa verifikasi lapangan yang akurat, potensi salah sasaran menjadi sangat besar. Warga yang masih tergolong miskin justru bisa kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

Selain reaktivasi, perbaikan sistem pendataan juga menjadi sorotan. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait dinilai penting agar bantuan benar benar tepat sasaran. 

BACA JUGA:Mgs Syaiful Padli Dikukuhkan Sebagai Ketum PZMMPD 2024-2029, Bawa Misi 'PACAK' untuk Palembang

BACA JUGA:Mahasiswa PBL dan Magang Kini Terlindungi JKK, FKM Unsri Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

Data yang tidak akurat bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memicu polemik dan ketidakpercayaan terhadap program sosial.

Sumber: