Rakor ProSN Digelar, Sekda Tekankan Akurasi Data dan Kinerja Daerah

Sekda Banyuasin Dorong OPD Lengkapi Data E-Monev Bappenas--

Sekda Banyuasin Pimpin Rakor Evaluasi Monitoring Program Strategis Nasional

Pangkalan Balai, sumeks.co- Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, memimpin rapat koordinasi evaluasi monitoring Program Strategis Nasional (ProSN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Senin (16 Maret 2026).

Rapat yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Banyuasin ini dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait format dan indikator laporan kinerja Program Strategis Nasional.

Dalam arahannya, Sekda Banyuasin menekankan pentingnya ketepatan dan kelengkapan data dalam pelaporan ProSN.

Menurutnya, laporan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan batas waktu penginputan data ProSN hingga 26 Maret 2026.

Oleh karena itu, seluruh OPD diminta segera melengkapi data dukung sesuai indikator yang telah ditentukan.

“Seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dan memastikan data yang disampaikan akurat serta sesuai kondisi di lapangan. Ini penting agar capaian Banyuasin dapat tergambar secara nyata dalam sistem penilaian nasional,” ujar Sekda.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah indikator utama dalam Program Strategis Nasional yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Di antaranya adalah sektor penanggulangan kemiskinan, yang mencakup upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, pelaksanaan program Sekolah Rakyat, serta pembangunan tiga juta rumah.

Selain itu, sektor ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam hal pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri, serta penyaluran cadangan beras pemerintah guna menjaga stabilitas pasokan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menitikberatkan pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada perluasan akses pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah tingkat dasar dan menengah. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sumber: