Menurut pemaparan narasumber, kelompok penyebar paham ekstrem dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan propaganda, hoaks, ujaran kebencian, serta narasi intoleran.
Perkembangan teknologi membuat informasi dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi dan mengenali konten yang berpotensi memecah belah.
Alfarezi mengingatkan bahwa ruang digital memiliki dua sisi. Selain menjadi sarana komunikasi dan edukasi, internet juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan ideologi kekerasan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, peserta diperkenalkan dengan prinsip literasi digital “Stop, Cek, Pikir, Bagikan”.
Prinsip ini mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak sebelum menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran dan kredibilitas sumber, mempertimbangkan dampak informasi, kemudian membagikannya secara bertanggung jawab.
Kebiasaan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran informasi palsu dan narasi provokatif yang berpotensi memicu permusuhan di tengah masyarakat.
Kenali Kerentanan dan Pola Perekrutan
Dalam sesi materi, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap pengaruh kelompok ekstrem.
Beberapa kondisi yang dibahas antara lain perundungan, kurangnya perhatian keluarga, persoalan dalam lingkungan rumah tangga, kerentanan psikologis, serta lingkungan pergaulan.
Penggunaan gawai secara berlebihan tanpa pendampingan juga menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai paparan konten digital.
Narasumber turut menguraikan sejumlah kategori ekstremisme kekerasan, yakni Radically Motivated Violent Extremism (RMVE), Ideologically Motivated Violent Extremism (IMVE), dan Nationalist Violent Extremism (NVE).
Materi tersebut mencakup aktor dan bentuk tindakan ekstremisme, pola penyebaran ideologi melalui media sosial, tahapan eskalasi radikalisasi, serta metode perekrutan yang menggunakan pendekatan pertemanan atau “sahabat” untuk membangun kepercayaan dengan individu yang dinilai rentan.
Selain itu, Alfarezi menyampaikan data Grafik Pengembangan dan Intervensi TCC. Dalam pemaparan tersebut, disebutkan terdapat 27 nomor yang menjadi perhatian di wilayah Sumatera Selatan.
Data itu disampaikan sebagai bagian dari materi mengenai pemantauan dan intervensi. Namun, rincian mengenai kategori maupun status 27 nomor tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bahan kegiatan.
PPPK Kemenag Didorong Jadi Agen Pencegahan IRET
Pembekalan kemudian dilanjutkan dengan penguatan wawasan kebangsaan melalui empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).