PALEMBANG, SUMEKS.CO,- Polemik pembangunan gedung baru Rumah Sakit dr. AK Gani setinggi tujuh lantai di dalam kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, kembali memicu gelombang protes dari para sejarawan, budayawan, akademisi hingga kelompok pemerhati cagar budaya.
Proyek yang disebut berlangsung tiba-tiba, dan tanpa dialog itu dinilai berpotensi merusak nilai historis BKB sebagai simbol kejayaan Kesultanan Palembang serta cagar budaya terpenting di Sumsel.
Sejarawan Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Farida R. Wargadalem, menegaskan pembangunan tersebut melanggar kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan tahun 2022 antara para sejarawan, budayawan, TACB Sumsel, Disbudpar Sumsel dan perwakilan Kodam II Sriwijaya.
Farida, seperti rilis yan diterima redaksi Rabu 26 November 2025 mempertanyakan mengapa proyek besar itu bisa berjalan tanpa konsultasi ulang.
BACA JUGA:Pembangunan 7 Lantai RS dr AK Gani Dikritik Budayawan Palembang, Desak Hentikan Proyek
BACA JUGA:Revitalisasi, Pelataran Benteng Kuto Besak Diratakan, Tapi Pengunjung Masih Dipungut Parkir
“Kenapa sudah berdiri begitu saja? Padahal saat itu sudah ada komitmen dan dokumen yang ditandatangani bersama. Pembangunan ini harus ditinjau ulang,” ujarnya
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Pusat Kajian Sejarah Sumsel (Puskass) Unsri, Dr. Dedi Irwanto.
Pembangunan 7 Lantai RS dr AK Gani Dikritik Budayawan Palembang, Desak Hentikan Proyek--
Ia menilai, penggunaan pondasi besar seperti pasak bumi untuk gedung tujuh lantai berpotensi merusak struktur tanah kawasan BKB yang merupakan situs sejarah.
“Harus ada antisipasi agar tidak merusak cagar budaya. Yang paling penting adalah meninjau kembali apakah pembangunan rumah sakit setinggi itu benar-benar diperlukan,” tegasnya.
Dedi menyoroti risiko jangka panjang: bila pengembangan RS terus dibiarkan, keberadaan Benteng Kuto Besak bisa semakin terdesak hingga kehilangan karakter aslinya.
Ia juga menilai sudah saatnya ada pembicaraan serius antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan TNI terkait status kepemilikan serta pengelolaan BKB.
BACA JUGA:Warning Tukang Tato di BKB Palembang Diproses Hukum, Patok Tarif Tak Sesuai Kesepakatan Ditertibkan
BACA JUGA:Datang ke BKB Pemuda di Palembang Tiba-tiba Ditikam, Berhasil Selamat Masuk Tengah Kerumunan