“Sudah puluhan tahun ada wacana pengembalian aset ini. TNI harus berbesar hati memindahkan aktivitasnya, agar BKB bisa dikelola sebagai destinasi wisata publik,” kata Dedi.
Suara kritis juga datang dari sejarawan UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Kemas Ari Panji. Ia menyebut kemunculan bangunan tujuh lantai itu seperti “main sulap”, muncul tiba-tiba tanpa informasi jelas.
Menurutnya, pembangunan gedung tinggi di jantung BKB bertentangan dengan prinsip pelestarian kawasan warisan budaya.
“BKB adalah ikon heritage Palembang. Bila dikepung bangunan tinggi, identitas kraton bisa hilang. Ini bisa memicu pihak lain membangun gedung baru di sekitarnya,” ujarnya.
Kemas juga menyoroti dugaan ketiadaan dokumen amdal maupun izin bangunan yang semestinya dipublikasikan.
Ia menilai seharusnya bukan pembangunan vertikal yang dilakukan, melainkan revitalisasi kawasan serta relokasi fasilitas militer dan rumah sakit ke lokasi lain yang lebih memadai.
Berbagai elemen masyarakat budaya Sumsel menilai pembangunan gedung tujuh lantai RS dr. AK Gani merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan sejarah Benteng Kuto Besak.
Gelombang penolakan terus menguat, sementara proyek disebut tetap berjalan dan bahkan direncanakan akan segera diresmikan.
Desakan utama para sejarawan kini satu: hentikan pembangunan, buka dialog ulang, dan tetapkan masa depan BKB sebagai kawasan heritage yang utuh—bukan sebagai kompleks bangunan modern yang menenggelamkan identitas sejarah Palembang.