Perwakilan dari Direktorat Intelkam Polda Sumsel, Binda Provinsi Sumsel, serta Badan Kesbangpol turut menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menangani Ormas yang berpotensi menyimpang dari tujuan awal pendiriannya atau terafiliasi dengan praktik-praktik negatif seperti premanisme.
BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Perkuat Legalitas KKMP Sukodadi, Dukungan Penuh untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel, Hendrik Pagiling, menyambut baik dilaksanakannya rapat ini. Hendrik menegaskan bahwa Kemenkum Sumsel siap memperkuat kolaborasi dalam pengawasan Ormas demi menjaga ketertiban masyarakat.
“Keterlibatan Kemenkum dalam Tim Terpadu ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa keberadaan Ormas benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami mendukung pengawasan yang terukur dan berdasarkan hukum,” ungkap Hendrik.
Rapat ini dipandu oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Prov. Sumsel, Irwan Ridwan, yang menyampaikan urgensi pembentukan Tim Terpadu.
Pembentukan tim ini sebagai respons terhadap temuan sejumlah Ormas yang telah menyimpang dari tujuan awal pendiriannya. Tim Terpadu ini diharapkan bisa melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap Ormas yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di Lubuklinggau
Melalui komitmen dan koordinasi lintas sektor yang semakin erat, diharapkan pengawasan terhadap Ormas di Sumatera Selatan dapat semakin efektif dan mampu menjaga stabilitas sosial serta ketertiban umum di wilayah tersebut.
Dengan langkah ini, diharapkan keberadaan Ormas bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.