BACA JUGA:Polda Sumsel Kembali Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi Polri WBK-WBBM pada Musrenbang 2024
Jadi, ditambahkannya, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama. Jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri. Kita akan kehilangan momentum.
Pihaknya juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah bahwa di tengah keterbatasan anggaran, harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.
“Jadi siilahkan ketuk pintu, kulo nuwun, siapa tahu ada program yang bisa direalisasikan untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegasnya lagi.
Ditegaskan juga bahwa program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi. Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas sehingga tidak ada skala prioritas.
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Gelar Musrenbang RPJPD 2024-2025 dan RKPD 2025
BACA JUGA:Sekda Supriono Buka Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Sumsel Tahun 2025
“Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas, seremonial, atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Penganggaran harus produktif dan menghasilkan return ekonomi. Semua harus dikalkulasi, dihitung, lalu dieksekusi,” terangnya.
Terakhir program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis. Ini artinya, manfaat dari APBD maupun APBN harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jadi jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat-rapat atau studi banding. Kuncinya adalah anggaran yang berdampak,” tegasnya.
Masih kata Bupati, bahwa persoalan krusial yang dihadapi saat ini adalah infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, yang sebagian besar mengalami kerusakan.
BACA JUGA:Sekda Supriono Buka Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Sumsel Tahun 2025
BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Musrenbang RPJPD Sumsel 2025-2045
"Infrastruktur ini merupakan kebutuhan dasar. Ia menghubungkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik, lanjutnya, ia bersama Mas Supri telah melakukan lobi ke berbagai pihak agar ada solusi atas persoalan infrastruktur ini, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jadi berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung antara agenda pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten. Semuanya harus in line, seirama, dan tepat sasaran, agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat,” jelasnya.