PALEMBANG, SUMEKS.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Agato PP Simamora, secara resmi melantik sebanyak 21 orang Pejabat Non Manajerial pada Senin 20 Januari 2025.
Pejabat yang dilantik terdiri dari berbagai jabatan fungsional, antara lain Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Penyuluh Hukum, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, serta Perencana Ahli Muda.
Pelantikan ini merupakan bagian dari kenaikan jenjang maupun perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional.
Dalam sambutannya, Agato menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penyederhanaan struktur organisasi yang sedang berlangsung di lingkungan Kemenkumham.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Harmonisasi 5 Raperda Strategis Kota Palembang
“Hari ini telah dilantik para pejabat fungsional yang mayoritas merupakan perpindahan dari pejabat struktural, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum yang telah dibacakan. Hal ini menyusul kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di masa transformasi Kementerian Hukum, yang harus kita sikapi dengan baik,” ujar Agato.
Lebih lanjut, Agato menjelaskan bahwa pejabat fungsional memiliki peran penting dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai kebijakan di lingkup Kemenkumham.
Diharapkan, mereka dapat bekerja dengan lebih lincah dan adaptif untuk mendukung kelancaran pekerjaan teknis serta mendorong pencapaian kinerja yang maksimal.
“Situasi ini akan mempermudah jajaran kami dalam menyesuaikan diri melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja yang lebih efektif. Oleh karena itu, para Pimti Pratama dan pejabat struktural diharapkan mampu mengelola perpindahan ini dengan cermat berdasarkan analisis beban kerja yang matang,” jelasnya.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Acara Pisah Sambut dan Pelepasan Purna Bakti Kakanwil Ilham Djaya
Agato juga menekankan pentingnya bagi setiap pejabat untuk terus meningkatkan potensi diri dan siap menghadapi perubahan yang akan datang.
Menurutnya, kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing individu sangat penting, terutama dalam mendukung pembangunan zona integritas Kemenkumham Sumsel menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Setiap pejabat harus memiliki keinginan besar untuk meningkatkan potensi dan siap membantu perubahan besar yang akan kita laksanakan. Terpenting, adalah kesadaran akan peran dan kewajiban, salah satunya melalui pembangunan zona integritas Kemenkumham Sumsel dalam menuju WBBM,” imbuh Agato.