PDIP menduga bahwa tuduhan ini bermotif politik. Salah satu alasan utamanya adalah sikap tegas Hasto dalam menentang upaya penyalahgunaan kekuasaan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
PDIP juga baru-baru ini memecat beberapa kader yang merusak demokrasi dan konstitusi, yang semakin memperjelas posisi politik mereka.
7. Kebocoran Informasi SPDP
Kebocoran SPDP kepada media massa menjadi sorotan khusus PDIP.
Dokumen rahasia ini seharusnya hanya diketahui oleh pihak terkait, namun justru bocor ke publik, memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk merusak nama baik Hasto dan PDIP.
8. Komitmen pada Proses Hukum
PDIP menegaskan bahwa partai dan Hasto Kristiyanto akan tetap mematuhi proses hukum yang berjalan.
Mereka bersikap kooperatif dengan otoritas hukum, meskipun menilai ada ketidakadilan dalam proses ini.
9. Konfirmasi Dugaan Intervensi Terhadap PDIP
Penetapan tersangka terhadap Hasto dianggap mengkonfirmasi pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pada 12 Desember 2024, Megawati mengingatkan bahwa PDIP akan "diacak-acak" menjelang Kongres VI PDIP.
Tuduhan ini dinilai sebagai bagian dari skenario yang lebih besar untuk melemahkan PDIP.
PDIP menganggap kasus ini sebagai bentuk politisasi hukum yang dipaksakan untuk menyerang partai dan kepemimpinan Hasto Kristiyanto.
Dengan menyebut bahwa ini adalah upaya untuk merusak demokrasi dan konstitusi, PDIP tetap teguh pada prinsip mereka dalam menjalankan negara hukum yang adil dan transparan.
Di tengah tantangan ini, PDIP berkomitmen untuk menjaga marwah partai dan memastikan proses hukum berjalan secara objektif tanpa intervensi politik.