Kanwil Kemenkumham Babel telah bekerja sama dengan delapan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi untuk

Delapan OBH tersebut adalah:

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Kunjungi Polda Babel, Bahas Persiapan SKB Kesamaptaan CPNS 2024

BACA JUGA:336 Peserta CPNS Kemenkumham Babel Ikuti Tes Kesehatan dan Psikotes dengan Pengawasan Ketat

1. Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Babel.
2. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung.
3. Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila.
4. Hatami Koniah.
5. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI).
6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai.
7. Millennial Bangka Tengah Keadilan.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Ranperkada dari Kabupaten Bangka

BACA JUGA:Resmi Dikukuhkan Jadi Kader Coach dan Mentor, Kakanwil Kemenkumham Babel Siap Cetak Pemimpin Berdaya Saing

Para OBH ini bertugas memberikan pendampingan hukum hingga perkara selesai tanpa memungut biaya jasa apa pun dari masyarakat miskin.

Selain memberikan layanan bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham Babel juga melaksanakan kegiatan verifikasi calon pemberi bantuan hukum baru dan reakreditasi/sertifikasi ulang bagi pemberi bantuan lama.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan bantuan hukum tetap terjaga selama periode 2025-2027.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Raih Penghargaan Bergengsi atas Inovasi dalam Pemenuhan Hak Jam Belajar Mandiri ASN

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Diskusi Evaluasi Kebijakan Remisi dan Pembebasan Bersyarat

“Kami ingin masyarakat memiliki akses ke sistem peradilan dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujar Harun.

Bantuan hukum yang diberikan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Bangka Belitung.

Dengan adanya penyuluhan dan konsultasi hukum, masyarakat tidak hanya mendapatkan pendampingan dalam kasus yang mereka hadapi, tetapi juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka di mata hukum.

Komitmen Kanwil Kemenkumham Babel dalam memberikan layanan bantuan hukum ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu.

BACA JUGA:Imigrasi Kemenkumham Babel Terbitkan 14.646 Paspor Hingga Oktober 2024