Salah satu contohnya adalah penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah menyiapkan naskah akademik untuk membuka program studi baru di politeknik tersebut.
“Semua program yang positif pasti akan kami lanjutkan. Politeknik Pengayoman Indonesia telah disetujui Kementerian PANRB untuk berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Kami sedang mempersiapkan naskah akademik untuk menambah prodi terkait regulasi, kekayaan intelektual, dan Hak Asasi Manusia,” jelasnya.
BACA JUGA:Tes SKD CPNS Kemenkumham Sumsel Dimulai Sabtu Ini, Siapkan Diri Anda!
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Hargai Keberhasilan Lapas Kayuagung Gagalkan Penyelundupan Narkotika
Di akhir raker, Supratman menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai pencapaian positif yang telah dirintis oleh para pendahulunya.
Ia berharap bahwa langkah-langkah transisi dan pembenahan yang sedang dilakukan Kementerian Hukum dapat berjalan lancar sehingga kementerian ini mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Raker pertama Supratman bersama Komisi XIII DPR ini mencerminkan upaya Kementerian Hukum untuk beradaptasi dengan perubahan kelembagaan yang signifikan serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan hukum yang dinamis di Indonesia.