SUMEKS.CO - Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini usai peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79, untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dipindahkan.
Maka pemerintahan di IKN segera difungsikan, dimana untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya terus dikebut. Dengan tujuan segera digunakan.
Rupanya, selain pemerintahan segera pindahkan disana juga termasuk sekolah pun dijalankan.
Disampaikan Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimuddin, bahwa untuk kurikulum sekolah dasar (SD) di Nusantara akan didesain memiliki lima mata pelajaran.
BACA JUGA:Siapa Pendesain Istana Garuda di IKN Tempat Presiden Jokowi Berkantor!
Dimana kurikulum ini diterapkan untuk menonjolkan minat dan bakat siswa.
"Kalau kemarin menteri menghilangkan jurusan, dalam peta jalan kita sudah. Bahkan kalau perlu sekolah dasar itu cukup lima mata pelajaran," ujarnya dalam acara ASN Festival “Gerakan Bangun Nusantara” di Antara Heritage Center (AHC), Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Lanjut dia, untuk mata pelajaran jangan dipaksa sampai sembilan mata pelajaran. Memang benar disuruh pintar semua. Padahal, keunikan sebagai manusia yang dilahirkan punya keunikan masing-masing.
Dijelaskannya, bahwa kurikulum Merdeka Belajar saat ini sudah baik, tapi perlu diimplementasikan lebih lanjut untuk memetakan minat dan keunggulan siswa.
BACA JUGA:Bandara IKN Batal Dioperasikan 17 Agustus Ini, Ada Apa?
BACA JUGA:Kenapa Jokowi Pilih Nama Istana Garuda di IKN, Ini Alasannya!
"Bagi siswa yang tidak suka matematika, dipaksa matematika. Padahal, tingkat kecerdasannya dia lebih ke kecerdasan motorik atau kecerdasan yang sifatnya seni atau yang lain. Ini yang belum dilakukan di pendidikan," ungkapnya, dikutip berbagai sumber.
Masih kata Alimuddin, bahwa beberapa satuan pendidikan sudah melakukan groundbreaking di IKN, di antaranya Bina Bangsa School dan Jakarta Intercultutal School (JIS).
Lalu, diluar sekolah bertaraf internasional tersebut, OIKN juga menyiapkan sekolah existing di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).