"Di sana, ada sekolah existing. Kita sedang meningkatkan kualitas guru-guru kita dibantu oleh Tanoto Foundation dan macam-macam lembaga pendidikan, termasuk Cikal juga sudah masuk di sana," jelasnya.
BACA JUGA:Benarkah Pegawai Lajang Pindah Lebih Awal ke IKN?
BACA JUGA:Promo Spesial Sewa Mobil di IKN, Sambut HUT RI ke-79 dengan Harga Terbaik!
Sambungnya, pihaknya ingin kebutuhan-kebutuhan warga dilayani, baik kesehatan maupun pendidikan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kegiatan peletakan batu pertama atau groundbreaking di KIPP Nusantara, Rabu 1 November 2023 tahun lalu.
Dimana pada kesempatan itu, Jokowi memperkenalkan pula Nusantara Intercultural School yang dia klaim sebagai sekolah internasional pertama di IKN. Sekolah tersebut diinisiasi oleh Jakarta Intercultural School, jaringan sekolah internasional swasta asal Jakarta.
Untuk diketahui diberitakan sebelumnya, terkait mengenai pemindahan ibu kota ke IKN, jelas akan menciptakan geostrategis baru. Sehingga jelas banyak manfaat dan positifnya.
BACA JUGA:Bandara VVIP di IKN Tidak Digunakan HUT RI ke-79, Kenapa!
Hal ini diungkapkan Aster Panglima TNI Mayjen Novi Helmy Prasetya. Meskipun pemindahan ibu kota negara Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tentu akan menimbulkan pro dan kontra, meski telah diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 20222 tentang Ibu Kota Negara.
Dikatakannya, sebagai negara demokrasi, ketika keputusan sudah diambil dan ditetapkan oleh UU, maka sudah seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia.
Menurut Novi perlu meminimalisasi ekses pemindahan ibu kota negara karena pada dasarnya tidak ada satu keputusan apa pun yang memuaskan semua pihak.
“Sebaliknya, keputusan yang memberikan manfaat besar kepada bangsa harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk negara,” ujar Novi dalam rilis yang dikutip berbagai sumber, Jumat 26 Juli 2024
Dia menerangkan, keputusan pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke IKN maka akan menciptakan geostrategis baru. Yakni khususnya dalam hal pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia.