SUMEKS.CO - Pihak kepolisian baru saja mengeluarkan surat edaran mengenai penindakan terhadap Debt Collector nakal yang tidak sesuai aturan.
Hal ini sesuai dengan instruksi dari Satreskrim Polres Minahasa Utara yang akan mengambil langkah tindakan tegas bagi dept collector yang tidak sesuai prosedur.
Instruksi tersebut langsung diberikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menuntas segala jenis premanisme yang dinilai meresahkan masyarakat.
Nah menyebut soal premanisme, sasaran utama dari penindakan premanisme ditujukan kepada debt collector atau yang biasa disebut mata elang.
BACA JUGA:Aturan Baru OJK, Gerak Debt Collector Tak Lagi Bisa 'Gagah
BACA JUGA:Kapolri Imbau Seluruh Kapolda Tangani Debt Collector, Divisi Humas Mabes Polri Berikan Penjelasan
Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minahasa utara berkomitmen untuk membasmi seluruh tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum debt collector.
Jadi bagi masyarakat yang jadi korban perampasan kendaraan di tengah jalan seperti yang baru-baru ini viral bisa langsung segera melaporkan kejadian tersebut, di tingkat Polsek maupun Polres terdekat.
Aksi pemberantasan premanisme ini tentu sangat berguna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta menjaga kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.
Lagi pula mengenai debt collector, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan aturan baru mengenai mekanisme penagihan DC (Debt Collector) ke nasabah pinjol (pinjaman online).
BACA JUGA:Netizen Bongkar 'Cara Main' Debt Collector Pakai Aplikasi Khusus di Playstore, Aplikasi Apa Itu?
Dengan aturan terbaru ini, gerak debt collector tak lagi bisa 'gagah', karena jika melanggar, sanksi OJK mengintai.
Aturan baru ini tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Dalam unggahannya, jasa keuangan satu ini menyampaikan bahwa debt collector (DC) proses penagihan kredit atau pembiayaan tidak dapat dilakukan sembarangan alias wajib sesuai norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.