YOGYAKARTA, SUMEKS.CO - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM resmi ditutup pada Kamis 7 Desember 2023.
"Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, berhasil meraih capaian 100% dalam indeks pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi," ungkap Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhyanti disela acara.
Pencapaian sangat baik ini tidak terlepas dari kinerja maksimal dari seluruh elemen terkait. Baik itu dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis semuanya bersinergi sehingga capaian reformasi dapat maksimal.
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Ida Asep Somara menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan seluruh satuan kerja Kemenkumham terhadap pelaksanaan reformasi harus terus ditingkatkan.
BACA JUGA:MT Izzatunnisa Serah Terima Donasi ke Palestina Lewat DT Peduli
“Mari kita laksanakan program reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja. Atensi terhadap pelaksanaan RB dari pimpinan sangat penting untuk mendukung terlaksanakan seluruh program,” ungkapnya.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto dalam sambutannya menyampaikan seluruh satuan kerja wajib menginternalisasikan reformasi birokrasi.
“Pelayanan publik ini menjadi sektor yang sangat jelas untuk dilihat secara langsung oleh masyarakat. Sedikit saja ada yang menyimpang, langsung bisa hancur. Maka dari itu, reformasi birokrasi ini menjadi penting dilaksanakan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima,” jelasnya.
Sementara Kepala Divisi Administrasi, Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhyanti memberikan apresiasi atas kinerja maksimal dari seluruh pihak yang berkontribusi.
BACA JUGA:Sejumlah Rumah di Muara Kuang Ogan Ilir Mulai Terendam Banjir, Ini Imbauan Kapolsek
“Hasil yang sangat luar biasa. Tentu ini harus di apresiasi dan dipertahankan ke depannya,” jelasnya.
Kanwil Kemenkumham Sumsel telah berkomitmen penuh untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten. Hal ini menjadi wujud nyata dukungan atas upaya Pemerintah dalam melakukan perbaikan birokrasi di Indonesia.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, dan Operator RKT RB pada Kantor Wilayah dan Unit eselon I Kemenkumham RI.(*)