“Tapi memang kami sudah mendengar isu yang beredar nama Pj Wako terpilih. Namun surat resmi belum ada. Kami berharap itu benar,” ucapnya.
Pemkot Prabumulih sudah menghubungi provinsi. Namun belum ada jawaban.
“Kita masih menunggu, karena mereka (Pj) ini ‘kan langsung dilantik paling lambat 18 September dan 19 September sudah resmi Pj,” imbuhnya.
Fikri berharap, Pj Wako nantinya bisa melanjutkan program unggulan saat ini seperti bedah rumah, BTA (Baca Tulis Alquran) dan sebagainya.
“Karena itu Perwako semua,” tukasnya.
Sementara, kabar terpilihnya Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam sebagai Pj Bupati Banyuasin menjadi perbincangan di kalangan pejabat dan masyarakat Banyyuasin.
Sementara salah seorang yang diusulkan oleh DPRD Banyuiasin ada Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim.
“Iya, kami sudah dapat informainya. Harusnya yang jadi Pj orang Banyuasin, setidaknya provinsi. Karena sudah pasti lebih memahami Banyuasin,” kata Efriadi, Ketua Aliansi Masyarakat Untuk Institusi (Amunisi).
Kalau pun memang yang terpilih adalah Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, mereka minta agar netral dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada.
“Jangan sampai merugikan masyarakat” tegasnya.
Seorang pejabat yang minta namanya tak disebutkan mengatakan, dia telah mendapatkan informasi kalau Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam yang ditunjuk jadi Pj Bupati Banyuasin.
“Sinyalnya kuat ya, Pj Bupati dijabat beliau (Hani Syipiar). Tapi belum ada SK resmi,” tuturnya.
Sebelum Bupati Banyuasin H Askolani mengatakan, siapa pun yang menjadi Pj Bupati dia berharap jajaran Pemkab untuk mendukung penuh.