KPK Akui Khilaf, Minta Maaf ke Petinggi TNI, Kepala Basarnas Teracam Lolos?
SUMEKS.CO - TNI menyatakan keberatan atas penetapan tersangka Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan anak buahnya, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
Hal itu disampaikan langsung Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko. Menurutnya, penetapan tersangka kedua prajurit TNI aktif itu menyalahi ketentuan.
"Dari tim kami terus terang keberatan, itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri," katanya, saat menggelar konferensi pers.
Agung menyatakan, dasar pihak melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi.
"Yang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK," kata Agung.
Atas laporan itulah, Puspom TNI bisa bergerak melaksanakan program hukum terhadap dua personel TNI.
Nantinya setelah didalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan tingkat menjadi penyidikan, untuk penetapan tersangka.
BACA JUGA:KPK Tangkap Tangan Pejabat Basarnas Saat Sedang Lakukan Transaksi di Jakarta dan Bekasi
Penetapan tersangka tersebut harusnya menjadi wewenang TNI sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
TNI memiliki aturan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Bila melihat aturan tersebut, peluang lolos dua prajurit TNI itu dari status tersangka KPK, sangat besar.
KPK menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas.