“Tinggal satu perusahaan lagi yakni PTBA. Karena itu, kita harus mencari solusi. Kalau tidak, bertahun-tahun akan begini terus permasalahan,” bebernya.
Kata Kaffah, tidak sepakatnya PTBA memberikan sebagian wilayah IUP-nya untuk bangun jalan alternatif menurutnya urusan internal perusahaan itu.
“Kita harus hormati dan harus cari solusi lain,” terangnya.
Legal PTBA yang hadir, Dede Kurniawan mengatakan belum bisa memutuskan terkait jalan khusus batu bara tersebut.
“Bahkan direksi juga tidak bisa memutuskan secara sepihak karena PTBA adalah BUMN, yang mekanismenya sangat banyak,” bebernya.
Berkaitan dengan jalan tersebut, PTBA harus menjamin cadangan produksi mengingat target semakin besar.
PTBA juga menyuplai ke PLTU untuk listrik di Indonesia.
“Namun pada intinya PTBA tetap mendukung rencana tersebut yang merupakan solusi terbaik,” ungkapnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, dia sudah minta Dishub dan stakeholder lain untuk segera turun.
Mengecek langsung izin tambang dan angkutan batu bara.
Soal pengadakan, Deru minta warga tidak lalu melakukan itu. Penertiban jadi kewenangan polisi.
“Berizin atau tidak tambang dan kendaraannya perlu dicek terlebih dahulu,” katanya.
Kepala Dishub Sumsel, Ari Narsa, mengatakan, untuk angkutan batu bara memang harus lewat jalan khusus.