Kejar Nilai 700

LAHAT, SUMEKS.CO - Tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Lahat, kembali lakukan rapat evaluasi rencana aksi, mewujudkan target agar Kabupaten Lahat meraih KLA tingkat nindya di tahun 2023 ini. Ini merupakan rapat evaluasi ke dua di tahun ini. Dimana pada rapat evaluasi sebelumnya, untuk meningkatkan peringkat dari madya ke nindya tersebut, masih ada dua klaster yang jadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Lahat, yakni klaster IV dan V.

Klaster IV mencakup pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Indikator yang belum tercapai diantaranya, belum ada mekanisme penanganan anak putus sekolah, belum ada layanan pendidikan pada pengasuhan alternatif, belum ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).

Sedangkan, klaster V mencangkup perlindungan khusus. Indikator yang belum tercapai meliputi, pencegahan dalam perlindungan khusus, pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lahat, Hj Nurlela SAg MM mengatakan, rapat evaluasi ke II rencana aksi daerah ini, untuk wujudkan Kabupaten Lahat jadi KLA dari tingkat madya ke tingkat nindya. Aplikasi evaluasinya sudah dibuka sejak Senin (6) sampai Kamis (23/3) Maret. Untuk penilaian mandiri, Lahat saat ini sudah terkumpul nilai 400.

“Agar dapat tingkat Nindya, harus terkumpul nilai 700. Di rapat ini akan dievaluasi apa saja data yang belum terpenuhi, langkah apa saja yang ahrus dipenuhi. Tahun ini, kita optimis Lahat dapatkan predikat KLA tingkat Nindya,” ujar Nurlela, Selasa (28/2).

Bupati Lahat Cik Ujang SH, melalui Asisten I Setda Lahat Rudi Thamrin menerangkan, untuk dapatkan tingkat Nindya, artinya Kabupaten Lahat harus memenuhi lima kluster yang jadi ketentuan. Mulai dari hak sipil dan kebebasan anak, hak lingkungan keluarga, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak perlindungan khusus bagi anak. “Kenaikan tingkat KLA ini sangat penting. Karena jadi tolak ukur keberhasilan,   sejauh mana capaian program pembangunan kita terhadap perlindungan dan hak anak,” terang Rudi.

Agar tercapainya target tersebut, Rudi menyebut, perlu adanya sinergi seluruh OPD dan instansi vertikal dan BUMN. Rapat terbatas sudah dilakukan, tiap OPD sudah berbagi tugas terkait tindak lanjut peningkatan penilaian ini. “Tinggal bagaimana tanggung jawab semuanya, ini yang jadi prioritas. Terkait data dan dokumen, secara mandiri sudah dilakukan. Bila perlu tidak lagi Nindya, tapi langsung loncat ke Utama,” pesannya. (*)