Skema pensiun dini secara massal bagi ASN diatur dalam aturan soal syarat ASN diberhentikan dengan hormat.
Tak hanya untuk perampingan organisasi, ASN juga bisa diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, tidak cakap jasmani dan rohani, atau permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin.
Dikutip sumeks.co dari ccnindonesia sudah mencoba menghubungi Kepala Biro (Karo) Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HUKIP) KemenPAN-RB Mohammad Avverouce untuk meminta penjelasan KemenPAN-RB terkait hal ini. Namun, Avverouce belum merespons hingga berita ini ditulis.
RUU ASN kini masih dalam penyusunan oleh pemerintah. Namun, RUU tersebut telah masuk dalam daftar rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas Prioritas) untuk dibahas pada masa sidang berikutnya pada 2023.
Data lengkap besaran pensiun ada di bawah artikel.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembayaran pensiunan dini PNS setiap tahunnya mengalami tren kenaikan.
Pada 2018 realisasi pembayaran pensiunan hanya Rp 90,82 triliun, 2019 menjadi sebesar Rp 99,75 triliun. Tahun 2020 total pensiun dini dianggarkan sebesar Rp 104,97 triliun, 2021 sebesar Rp 112,29 triliun.
BACA JUGA:PNS Berminat Pensiun Dini Massal? Segera Lengkapi Berkas, Patuhi Syarat dan Ketentuan Berlaku
BACA JUGA:Update Tahun 2023, Program Pensiun PNS Dapat Rp 1 Miliar, MenPAN RB Akhirnya Buka-bukaan
Kemudian tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 119 triliun.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Putut Hari Satyaka mengabarkan soal rencana pensiun PNS dapat Rp1 miliar.
Tahun ini belum. Masih diperlukan simulasi yang panjang, karena konsekuensinya cukup besar,’’ kata Putut beberapa waktu lalu.