Yakni Kabupaten Pontianak, Badung, Jaya Wijaya, Labuhan Bajo dan Baturaja. Kabid Pengadaan Penilaian Kinerja Pemberhentian dan Informasi BKPSMD OKU, Hj Ari Susanti SH MH menyampaikan, saat ini belanja pegawai sudah mencapai 41 persen dari APBD.
“Kita memang awalnya tidak merencanakan buka penerimaan PPPK. Baru Juli 2022 memutuskan untuk menerima,” jelasnya.
Untuk nakes, dengan kendala portal SisDMK Kemenkes, maka berpengaruh dengan usulan 249 PPPK.
Padahal sudah disiapkan perangkat, proses pengadaannya. “Meski PPPK untuk nakes kemungkinan ditunda pada 2023, tapi untuk bidang pendidikan tetap berjalan tahun ini.
Secara nasional, pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) menggunung terkait pengangkatan guru non ASN.
Bukan hanya perkara seleksi tahun ini, tapi juga utang hasil seleksi PPPK 2021. Tahun lalu tercatat 293.860 pelamar yang lolos seleksi 2021 dan mendapat formasi. Tapi masih ada 15.415 (sekitar 5,2 persen) yang masih belum diangkat pemda.
Padahal, nomor induk (NI) PPPK-nya sudah terbit.
”Jangan dilihat hanya 5,2 persen, tapi ini nasib guruguru kita,” ujar Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani.
Selain itu, masih ada 5.312 (1,8 persen) dalam yang hingga kini NIPPPKnya tak kunjung rampung. Dalam proses verifikasi dan validasi bersama pemda. Tak banyak yang bisa dilakukan Kemendikbudristek.
Mengingat, PPPK guru ini jadi berada di bawah pemda. Nunuk mengaku sudah dua kali bersurat para kepala daerah terkait masalah ini agar bisa segera diselesaikan. Selain itu, dana untuk para guru PPPK yang lolos seleksi ini sudah uang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
”Masalah ini sungguh membuat kami prihatin,” katanya.
PR lainnya menyangkut 193.954 orang peserta yang lolos seleksi PPPK 2021 namun tak dapat formasi.
Ternyata, di tahun ini, kebutuhan guru hanya 169.078 orang. Dari jumlah tersebut, 127.186 orang dipastikan sudah mendapat penempatan tahun ini. Sementara, 41.892 masih tidak tersedia formasi.
“Artinya, sebenarnya mereka dibutuhkan. Ada kekosongan guru. Namun, lagi-lagi Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan aslinya,” cetus dia.
Pada seleksi PPPK guru 2022, pemda hanya mengajukan 40,9 persen atau 319.618 formasi dari total kebutuhan guru sekitar 781 ribu.
Sejumlah daerah yang justru menarik usulan formasinya di detikdetik akhir. Untuk mengatasi minimnya usulan formasi oleh pemda ini, Nunuk mengaku, pihaknya telah melakukan pembahasan agar formasi dan gaji untuk calon PPPK guru ini diearmark oleh pusat.