Dalam sesi wawancara dengan penulis, seorang praktisi pengelola keuangan di Badan Layanan Umum “ABC” merespon sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai formalitas simbolik peraturan dan institusionalisasi.
Formalitas simbolik peraturan dideskripsikan praktisi pengelola keuangan sebagai esensi makna dibalik penerapan akuntansi berbasis akrual.
Hal ini mengandung makna bahwa budaya formalitas dalam bekerja (kepatuhan) menjadi bagian dari budaya kerja.
Budaya formalitas dalam bekerja (kepatuhan) direfleksikan dengan adanya kewajiban instansi untuk mematuhi peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
BACA JUGA:Yang Ditunggu Telah Hadir: Gojek dan BTS Beri Kejutan Spesial Bagi Pengguna Setia
Dalam konteks implementasi akuntansi berbasis akrual, kombinasi dari dua aspek yaitu nilai dan kepatuhan membentuk budaya formalitas dalam bekerja.
Pada akhirnya, bahasan mulai menelisik mengenai respon praktisi pengelola keuangan Badan Layanan Umum terhadap dorongan creative financing dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Secara spesifik, instrumen aset kas Badan Layanan Umum yang nyatanya menjadi “privilege” karena fleksibilitas manajemen instansi dalam menggunakan produk-produk investasi.
Ternyata menemui kendala dan permasalahan seperti belum adanya regulasi mengenai aset digital pemerintah.
Sehingga menipiskan peluang Badan Layanan Umum untuk mengkonversi saldo kas BLU yang “sangat besar” menjadi produk digital seperti krypto yang di era “new normal” ini menjadi trend keuangan yang menggiurkan.
BACA JUGA:Nama Baru Terungkap, Jaksa Siap Dalami Kasus SPJ Fiktif
Belum lagi masih diberlakukannya indikator kinerja keuangan BLU yang menitikberatkan pada rasio POBO (pendapatan operasional biaya operasional). Hal ini membuat dorongan creative financing menambah “pekerjaan rumah” baru bagi praktisi pengelolan keuangan BLU.
Praktisi pengelola keuangan Badan Layanan Umum menyoroti rendahnya kompetensi SDM dan ketiadaan sistem terintegrasi sebagai permasalahan yang sifatnya penting dan mendesak.
Dukungan atas ketersediaan SDM yang kompeten dan ketersediaan sistem terintegrasi sebagai aspek penting creative financing menjadi dukungan organisasi yang paling relevan dalam rangka meningkatkan komitmen manajemen.
Creative financing pada sektor publik khususnya diproyeksikan akan membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas opini audit atas laporan keuangan dan pengukuran kinerja.
BACA JUGA:TKI Dianaiaya, Dubes RI untuk Malaysia Berang