PALEMBANG, SUMEKS, CO - Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode Juli 2022 pada 25 Agustus 2022.
Rilis ini mengungkap kinerja APBN Sumatera Selatan, dari sisi pendapatan, pengeluaran dan isu strategis sampai dengan 31 Juli 2022. Pendapatan negara di Sumatera Selatan per 31 Juli 2021 terealisasi Rp10,06 triliun. Atau mencapai 60,91% dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp8,84 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,22 triliun. ''Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,56 triliun atau tumbuh 34,16%,'' ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumsel Lydia Kurniawati. BACA JUGA:Bocoran Besaran Total Gaji 13 yang Disalurkan Kanwil DJPb Sumsel Kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan yang naik sebesar Rp1,91 triliun (tumbuh 60,26% ) dan Bea Keluar/Pungutan Ekspor yang naik sebesar Rp0,17 triliun (tumbuh 119,19% ). Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp20,73 triliun. Atau 49,16% dari pagu yang ditetapkan. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp6,62 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp14,11 triliun. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai Rp3,12 triliun, belanja barang Rp2,37 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, dan belanja sosial Rp8,44 miliar. Belanja ini turun sebesar Rp1,64 triliun dari tahun lalu. Penyebabnya antara lain karena lambannya Proses PBJ, juknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat terbit, proses pergantian pejabat perbendaharaan serta kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena sebagian anggaran diblokir. Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,31 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp515,2 miliar. BACA JUGA:Ini Penyebab Nilai Impor Sumsel Tembus 112 Juta Dollar di Juli 2022 Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,47 triliun, dan Dana Desa Rp1,53 miliar.Realisasi TKDD ini mengalami penurunansebesar Rp1,04 Triliun (-6,84% ) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan keterlambatan pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan salur TKDD. Kondisi Pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan masih terkendali meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus aktif akibat munculnya varian baru. Di akhir Juli 2022, jumlah kasus aktif Sumsel tercatat sebanyak 52 kasus, meningkat 8 kasus dibandingkan akhir bulan Juni 2022. Capaian vaksinasi terus meningkat terutama pada vaksin booster, meskipun penambahannya cenderung lambat. Pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan masih berjalan on track.Meski tetap perlu mewaspadai berbagai gejolak ekonomi baik yang berasal dari global maupun nasional. APBN terus berperan dalam menyerap tekanan-tekanan terhadap perekonomian ( shock absorber) guna menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat. ''Mampu menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal,'' tutup Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumsel Lydia Kurniawati C. (*)