Pengamat Sebut Moeldoko Jadi Beban Ketimbang Aset Jokowi

SUMEKS CO BANDUNG Keputusan Mahkamah Agung MA yang menolak permohonan judicial review terhadap AD ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran Unpad Firman Manan merupakan blunder bagi mantan Panglima TNI itu untuk kesekian kalinya Penolakan MA ini merupakan tamparan tersendiri Konstruksinya saja sudah tidak lazim KSP Moeldoko memotori gugatan terhadap Menkumham yang nota bene adalah sesama anggota kabinet ujar Firman kepada wartawan Selasa 16 11 Menurut Firman objek gugatannya juga problematik Karena itu tidak terbayang kekacauan hukum yang terjadi jika AD ART organisasi boleh digugat sembarang orang Andai dikabulkan ini tentu mengancam kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi ujarnya Bahkan Firman berpendapat di tengah menumpuknya kasus kasus peradilan yang belum selesai dan rasa keadilan masyarakat yang terluka permohonan judicial review atas AD ART Partai Demokrat ini sesungguhnya pemborosan sumber daya hukum Firman juga beranggapan Moeldoko sebetulnya sudah kena prank tiga kali Mulai dari Darmizal lalu Jhony Allen Marbun sekarang oleh Yusril Ihza Mahendra Dalam persoalan ini menurut saya Moeldoko agak terlihat tidak kompeten sebagai Kepala Staf Presiden ujarnya Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedilah Badrun di tengah terus menurunnya citra Jokowi sayangnya langkah langkah yang diambil KSP Moeldoko lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan Presiden Jokowi dalam menyiapkan legacy pemerintahannya Gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama Presiden biasanya ingin dikenang baik setelah usai menjabat ujarnya Lebih lanjut Ubedilah juga mengingatkan bahwa bukan hanya dalam kasus Demokrat Moeldoko melakukan manuver yang merugikan reputasi Pemerintah Seperti dalam kasus Jiwasraya terdakwa Hary Prasetyo pernah direkrut Moeldoko sebagai tenaga ahli Pada saat itu manipulasi keuangan para nasabah sudah dan sedang terjadi Agak mustahil sebagai Kepala Staf Presiden dan mantan Panglima TNI Moeldoko tidak melakukan background check Kalau Moeldoko berdalih tidak tahu berarti kemampuan intelijennya lemah Apapun alasannya ini menunjukkan Moeldoko kurang kompeten sebagai pembantu Presiden ujarnya Selain itu lanjut Ubedilah masih ada dugaan kasus Ivermectin yang berujung gugatan pada ICW Ada dua pertanyaan besar yang belum dijawab Moeldoko Karena ia harus menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi sebagai pembuat kebijakan di satu sisi dan sebagai pihak yang berpotensi menerima manfaat beneficial ownership dalam bisnis distribusi Ivermectin Ingat Perpres No 13 2018 yang ditandatangani Presiden tegas mengatur soal ini Selain itu kenapa ia merespons riset ICW justru dengan gugatan pengadilan tanya Ubed Karena itu Ubedilah yang juga analis sosiologi politik sepakat dengan banyak politisi dan pengamat yang menyarankan agar Presiden Jokowi me reshuffle Moeldoko jika tidak ingin citranya makin memburuk Dalam konteks ini manuver manuver Moeldoko saya cermati lebih menjadi beban ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya pungkasnya jawapos com dom