Gubernur Sumsel Herman Deru Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden

Gubernur Sumsel Herman Deru Dukung Penuh Polri Tetap di Bawah Presiden

Jakarta, sumeks.co – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mendukung penuhnya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurut Herman Deru, sinergitas yang selama ini terjalin antara Polri dan pemerintah daerah berjalan sangat baik dan efektif.

Herman Deru mengungkapkan, selama memimpin Sumatera Selatan, ia merasakan langsung kuatnya kolaborasi antara jajaran Polri dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan dan Bhabinkamtibmas.

“Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, merasakan selama ini begitu baiknya sinergitas antara institusi Polri dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan dan Bhabinkamtibmas. Tentu ini tidak lepas dari pembinaan dari institusi Polri sendiri terhadap jajarannya,” ujar Herman Deru dalam keterangan video, Jumat 30 Januari 2026.

Ia berharap, struktur kelembagaan Polri tidak mengalami perubahan yang dapat menimbulkan penyesuaian ulang di daerah.

BACA JUGA:Hadiri Haul Habib Ja’far, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Pendidikan Agama dan Akhlak Generasi Muda

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Groundbreaking Pabrik Bioavtur di Banyuasin

Menurutnya, Polri yang berada langsung di bawah Presiden telah memberikan kepastian koordinasi dan stabilitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Maka kami ingin institusi Polri lembaganya tetap seperti ini, tetap di bawah Presiden, sehingga tidak harus diadakannya penyesuaian-penyesuaian kembali di daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan sikap dukungannya tersebut baik secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya sepakat, saya mendukung Polri tetap langsung di bawah Presiden,” tegasnya.

Pernyataan Herman Deru sejalan dengan sikap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri menilai wacana tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri, negara, dan posisi Presiden.

Sumber: