Pemkab Banyuasin dan Badan POM Palembang Bersinergi Tingkatkan Keamanan Pangan

SUMEKS.CO - Bahas hasil pengawasan dan kegiatan Program Prioritas Nasional, Sekda Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., menghadiri Rapat Koordinasi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rabu (27/08/2025).

Kepala Badan POM Palembang, Yani Ardiyanti, SF, Apt.,M.Sc, dalam sambutan dan pemaparannya menyampaikan beberapa hal seperti; profil, tupoksi dan kewenangan, sumber daya dan kapasitas Balai Besar POM Palembang.

Ia juga membahas (Dana Alokasi Khusus) DAK yang mana Banyuasin termasuk salah satu kabupaten penerima anggaran tersebut.

Selain itu, audiensi ini juga membahas Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan. Banyuasin sendiri telah diintervensi program tersebut pada tahun 2023 untuk 2 desa, 1 pasar dan 3 sekolah.

BACA JUGA:Atlet Banyuasin Keluhkan Ketidakjelasan Bonus, Dispora Janji Segera Cairkan

BACA JUGA:Wakil Bupati Banyuasin Sambut Program CSR Indomaret untuk 100 Pelaku UMKM

Program-program itu antara lain; (GPKD) Gerakan Keamanan Pangan Desa, Keamanan PJAS (Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah), dan PPBAK (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas).

Dalam tanggapannya terkait pemaparan dari Badan POM, Sekda Erwin mengungkap bahwa Banyuasin merupakan Kabupaten dengan pengelolaan bahan makan setengah jadi terbesar di Sumatera Selatan.

“Masyarakat Banyuasin itu hidup dari sungai, ikan, pertanian, pangan-pangan hortikultura, perkebunan. Pengelolaan bahan makan setengah jadi terbesar di Sumatera Selatan itu di Kabupaten Banyuasin. Ini kami dapat dari laporan BPS terkait capaian statistik dari bulan Februari 2025,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan tentang Pasar Murah yang bertujuan untuk menstabilkan harga. “Setiap bulan Dinas Koperindag mengadakan Pasar Murah. Bahkan kita sudah memberikan anggaran alokasi khusus untuk Pasar Murah.”

BACA JUGA:Kwarcab Pramuka Kabupaten Banyuasin Muscab ke-V Tahun 2025, Begini Pesan Bupati

BACA JUGA:Pemda Banyuasin Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pengendalian Inflasi Daerah

“Setiap Seninnya, Menteri Dalam Negeri langsung memimpin rapat yang membahas tentang inflasi. Yang mana rapat ini wajib dihadiri oleh pejabat pimpinan daerah. Tujuannya untuk melihat kestabilan harga,” lanjutnya.

Menurut Sekda Erwin, ketahanan pangan harus diiringi dengan intervensi. “Seperti pada Pasar Murah tadi, dilihat apakah bahan yang dididatangkan itu aman. Saat inilah Balai Besar POM dilibatkan. Jadi, sekalian Pasar Murah, sekalian intervensi. Agar masyarakat tertib dan terbiasa untuk tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya,” ujarnya.

Sumber: