Sekda Sumsel Edward Candra Hadiri Rakor Pemerintahan se-Sumatera, Bahas Isu Kamtibmas dan Arahan Kepala Daerah

SUMEKS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu 21 September 2025.

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Rakor ini dihadiri oleh Gubernur dan perwakilan dari Provinsi Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, serta Bangka Belitung.

Beberapa gubernur berhalangan hadir, termasuk Gubernur Sumsel, Lampung, dan Aceh, yang masing-masing diwakili pejabat terkait.

BACA JUGA:25.000 Guru Belajar AI, Herman Deru Tegaskan Pentingnya Literasi Digital di Era Pendidikan Baru

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Kejelasan Hukum Aset Jakabaring, Dukung Kejati Bangun RS Adhyaksa

Selain Mendagri, rakor tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, sebagai narasumber.

Keduanya menyampaikan perspektif terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, dan kebijakan nasional yang harus disinergikan dengan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca terjadinya 778 aksi di 35 provinsi pada 25 Agustus hingga 9 September 2025.

Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara gubernur dengan para bupati dan wali kota.

“Jika tidak bisa hadir secara langsung, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui platform virtual. Arahan dari gubernur sangat penting untuk bupati dan wali kota agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras,” ujar Tito.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Luncurkan Mulok Kemandirian Pangan, Sumsel Pelopori Ketahanan Pangan di Sekolah

BACA JUGA:Penghargaan BKN untuk Herman Deru Teguhkan Sinergi Pembangunan Meritokrasi Regional

Tito juga mengingatkan bahwa rakor menjadi wadah strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong kepala daerah rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial.

Sumber: