Johan Manurung Pimpin Pelantikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Babel 2025–2028

Pangkalpinang, SUMEKS.CO-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2028.

Acaradiselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis 30 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumham Babel ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, S.H., M.H., didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, S.Sos., M.AP., serta seluruh anggota MKNW yang baru dilantik.

Turut hadir pula perwakilan dari Kemenkumham Babel, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengda Babel.

BACA JUGA:Cegah TPPU–TPPT, Kanwil Kemenkumham Babel Intensifkan Audit PMPJ pada Notaris

BACA JUGA:Cegah Pelanggaran Etika, Kemenkum Babel Bahas Pengawasan Notaris Bersama MPN dan MKN

Komposisi Anggota MKNW Babel 2025–2028

Sebanyak enam anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dilantik untuk periode 2025–2028, yang terdiri dari tiga unsur utama: pemerintah, notaris, dan akademisi.

• Unsur pemerintah: Johan Manurung, S.H., M.H. dan Kaswo, S.Sos., M.AP.

• Unsur notaris: Haryadi, S.H. dan Amorawati, S.H., Sp.N.

• Unsur akademisi: Hasmonel, S.H., M.Hum. dan Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.

Dirjen AHU: Jaga Martabat dan Integritas Profesi Notaris

Dalam amanatnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menegaskan bahwa profesi notaris memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian, keamanan, dan kepercayaan hukum masyarakat.

“Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan, martabat, dan integritas profesi notaris. Melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan berintegritas, MKN diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan profesi,” ujar Widodo.

Ia juga menjelaskan bahwa sesuai Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), MKN berwenang memberikan persetujuan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa notaris atau minuta akta yang disimpan, dengan tetap menjunjung tinggi asas kerahasiaan jabatan dan etika profesi.

Dirjen AHU menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkumham, aparat penegak hukum, dan notaris untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan profesional dan proporsional.

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pembentukan MKNW merupakan amanah penting dalam menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

“Keberadaan MKN bukan sekadar lembaga pengawasan, tetapi juga penjaga nilai etika dan kehormatan jabatan notaris. Kami di Kanwil akan terus mendukung pelaksanaan tugas MKN agar berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Johan.

Johan menambahkan bahwa Kanwil Kemenkumham Babel siap memfasilitasi rapat pleno MKNW untuk menentukan ketua dan wakil ketua periode 2025–2028.

“Kami berharap para anggota yang telah dilantik dapat bekerja dengan komitmen dan integritas tinggi, membangun sistem pengawasan yang lebih kuat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan notaris,” imbuhnya.

BACA JUGA:Boki Boki Group Resmi Terdaftar, Kanwil Kemenkumham Babel Serahkan Sertifikat Merek

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Dorong Penguatan Regulasi Hilirisasi Perikanan di Babel Economic Forum 2025

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola profesi kenotariatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan komposisi anggota yang beragam, MKNW diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional, serta menjadi mitra strategis dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Sebagai penutup, Kanwil Kemenkumham Babel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam membina, mengawasi, dan memastikan profesionalitas notaris sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang berkeadilan dan terpercaya.

Sumber: