Tagar Protes Pengesahan RUU TNI Trending di Media Sosial, Warganet Suarakan Penolakan

BACA JUGA:Ingat, Dewan Pers: Revisi RUU Penyiaran Ancam Kemerdekaan Pers, Ini Alasannya?

Tidak hanya datang dari dalam negeri, gelombang protes ini tidak juga mendapat perhatian dari tokoh internasional. 

Salah satunya adalah bintang K-Pop, eaJ Park, yang menyuarakan dukungannya terhadap masyarakat Indonesia melalui media sosial. 

Masyarakat meminta pemerintah batalkan pengesahan RUU TNI dengan cara menandatangani petisi online--

Dalam sebuah unggahannya, ia berharap agar rakyat Indonesia tetap kuat dalam memperjuangkan demokrasi dan membagikan ulang postingan yang menjelaskan dampak buruk dari revisi UU TNI ini.

Selain protes di media sosial, penolakan terhadap revisi UU TNI juga diwujudkan melalui petisi online, yang telah ditandatangani oleh lebih dari 12 ribu orang hanya dalam dua hari sejak diluncurkan.

Di berbagai kota, mahasiswa dan aktivis turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap aturan ini. 

Sayangnya, aksi demonstrasi tersebut diwarnai oleh tindakan represif, termasuk kekerasan dan intimidasi terhadap para peserta aksi serta jurnalis yang meliput.

Meski mendapatkan penolakan luas, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi ini tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, tetapi justru untuk memperkuat profesionalisme TNI.

Namun, pernyataan ini tidak serta-merta meredam kekhawatiran publik. Banyak yang menilai bahwa tanpa pengawasan ketat, aturan ini bisa menjadi celah bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil secara masif.

Pengesahan revisi UU TNI menjadi salah satu isu paling panas di Indonesia saat ini. Dengan meningkatnya protes baik di dunia nyata maupun di media sosial, perdebatan mengenai dampak aturan ini masih jauh dari selesai.

Tagar protes yang terus trending menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan yang paling penting, supremasi sipil atas militer sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia.

Sumber: