PJ Gubernur Sumsel Support Penug Tim Saber Pungli di Sumatera Selatan: Layanan Publik Rentan!

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Pj Gubernur Sumsel Ellen Setiadi siap mendukunv Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Provinsi Sumatera Selatan.

Elan Setiadi berharap Satgas Saber Pungli bersama Pemprov Sumsel dapat berkolaborasi mengatasi pungutan liar yang masih jadi keluhan masyarakat.

Karena itu Pemprov Sumsel akan memberikan dukungan kepada tim Saber Pungli agar lebih efektif lagi ke depannya dalam menjalankan tugas.

"Kita akan memberikan dukungan sekretariat, sarana prasarana, dukungan operasional, dan Insya Allah kita akan dukung sebaik-baiknya," kata Pj Gubernur Sumsel Ellen Setiadi kepada SUMEKS.CO, Rabu 16 Oktober 2024.

BACA JUGA:Lakalantas di Jalintim Kayuagung, Pengendara Motor Tewas di Lokasi Kejadian

BACA JUGA:Mantan Kades Harimau Tandang Diserahkan ke Kejari Ogan Ilir Akibat Diduga Korupsi Dana Desa Tahun 2022

Layanan Publik Rentan Pungli

Pemprov mengandeng Satgas Saber Pungli karena akan sangat membantu masyarakat, karena yang jadi sasaran adalah layanan publik sangat rentan dari pungutan liar.

Lanjut Elan, tim Saber Pungli diharapakan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan hadirnya Satgas Saber Pungli di tengah masyarakat diharapkan pungli yang kerap kali menjadi masalah dapat diantisipasi dengan baik.

"Jadi penting sekali kita mengefektifkan tim Saber Pungli ini sehingga ke depannya masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

BACA JUGA:Jadi Korban Lakalantas di Jalintim Palembang-Betung, Sekdes Rejodadi Banyuasin Meninggal Dunia

BACA JUGA:Membangun Lingkungan Aman, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Gelar Sosialisasi Peraturan Kemenkumham

Sambung Elan Setiadi, Pemprov Sumsel dan Satgas Saber Pungli saat ini sedang menyusun serta merencanakan beberapa kegiatan yang pasti nantinya akan mendukung untuk kegiatan pelayanan publik yang lebih baik lagi di Palembang dan Sumsel.

Pj Gubernur Sumsel itu juga menyebutkan di tahun 2024 sudah ada 53 laporan yang saat ini sudah dilakukan penindakan.

Sumber: