Rocky Gerung Tegaskan Pilkada Jakarta Itu Memilih Pejuang Politik, Bukan Hanya Jabatan Seorang Gubernur

Rocky Gerung Tegaskan Pilkada Jakarta Itu Memilih Pejuang Politik, Bukan Hanya Jabatan Seorang Gubernur

Rocky Gerung tegaskan Pilkada Jakarta itu memilih pejuang politik, bukan hanya jabatan seorang gubernur --

BACA JUGA:Mahfud MD: ‘Serius Ada 3 Undang-Undang Dilanggar Kasus Pencatutan KTP Warga Jakarta Buat Nyalon Kepala Daerah’

BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Bagus Pegi Setiawan Bebas, Kasus 8 Tahun Dibiarkan Baru Dibuka Setelah Film Vina Ramai 

Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta oleh bakal calon Kepala Daerah di DKI Jakarta ada 3 Undang-Undang yang sekaligus dilanggar.

Demikian menurut mantan Menkopolhukam RI, Prof Mahfud MD. “Kalau mau jujur, mau objektif itu harus dibatalkan dan dipidanakan pelakunya,” tegasnya.

Karena menurut Mahfud ada sekurang-kurangya 3 Undang-Undang yang serius yang dilanggar.

Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 67 ayat 1, 2 dan 3.

BACA JUGA:Viral Pencatutan Data Pribadi Buat Nyalon Kepala Daerah di Jakarta, Ini Lho Akibat Data Pribadi Mudah Dibobol 

BACA JUGA:2 Karyawan Bank Jadi Terdakwa Korupsi, Modus Investasi Abal-Abal hingga Manipulasi Data Nasabah KUR

“Itu melarang orang membuka data pribadi seseorang dengan cara melawan hukum,” tegasnya.

Dengan cara melawan hukum itu kata Mahfud MD, artinya tanpa izin dari siapapun, lalu melarang memberitahu atau menyebarkan kepada seseorang. Lalu, yang ketiga itu dilarang menggunakan untuk kepentingan sesuatu.

“Ini tiga ayat ini terpenuhi semuanya, dari pencatutan itu, oleh sebab itu menurut hukum ancamannya sudah diatas 5 tahun, itu ‘kan kejahatan, bukan pelanggaran,” jelasnya.

Kalau sifatnya pelanggaran, penegak hukum polisi harus langsung bertindak, tidak usah menunggu laporan.

BACA JUGA:Viral Pencatutan Data Pribadi Buat Nyalon Kepala Daerah di Jakarta, Ini Lho Akibat Data Pribadi Mudah Dibobol 

BACA JUGA:2 Karyawan Bank Jadi Terdakwa Korupsi, Modus Investasi Abal-Abal hingga Manipulasi Data Nasabah KUR 

Lalu, ada juga Undang-Undang ITE yang dilanggar UU Nomor 1 tahun 2024, itu pelanggaran juga disitu ancamannya berat, mengambil data orang lain dan menyebarkannya tanpa izin digunakan untuk kesalahan juga di UU itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: