Menkumham Lantik 57 Pimti Pratama, Kadivpas Kemenkumham Sumsel Berganti
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan promosi dan mutasi kepada 57 orang Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM.--
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan promosi dan mutasi kepada 57 orang Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan itu dilakukan di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Senin 18 Maret 2024.
Pada rotasi ini, Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sumsel yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto dimutasi sebagai Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Teenggara.
Adapun jabatan Kadivpas digantikan oleh Mulyadi, yang semula merupakan Kepala Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.
BACA JUGA:Pemkab OKI Gelar Safari Ramadan di Desa Sukarami, Ada Nuzul Quran!
BACA JUGA:Peringati International Panda Day, Taman Safari Bogor Galang Penyelamatan Populasi Satwa
Dalam sambutannya Yasonna mengatakan, mutasi dan promosi jabatan kali ini menjadi momen yang sangat strategis jika dikaitkan dengan momen menuju masa pergantian pemerintahan Indonesia, pelantikan kali ini dilakukan berdasarkan pada beberapa aspek pertimbangan, terutama untuk kesempurnaan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pesan saya, agar saudara segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan mengambil Langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi. Ciptakan inovasi dan menerapkan fungsi manajemen dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas”, kata Menkumham.
Pada kesempatan ini Yasonna juga menyampaikan bahwa pada tahun berakhirnya kabinet kerja 2020-2024, terdapat agenda penting yakni gelaran pilkada yang masih harus diselesaikan. Oleh karenanya Ia berpesan agar seluruh insan pengayoman harus menjunjung komitmen netralitas dan menyukseskan pelaksanaannya.
Di sisi lain, menurut Menkumham Yasonna terdapat empat agenda penting Kemenkumham saat ini, diantaranya Menyusun kebijakan pada dokumen Renstra 2025-2029 yang akan menjadi pedoman Kemenkumham kedepan, menetapkan penerapan SAKIP, penguatan implementasi SPIP dan implementasi Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak.
BACA JUGA:5 Do’a dan Amalan Khusus Agar Istiqomah di Bulan Ramadan, Siap-siap Ini yang Akan Didapat!
“Kita mendapatkan amanat sebagai penerintah untuk melayani publik, maka kita harus menjadi seorang pemimpin sebagai role model yang berorientasi melayani publik”, ujar Yasonna dengan tegas.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya didampingi Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti serta Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniati turut menyaksikan pelantikan secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
