Kapolda Sumsel Bertemu Kades dan Tokoh Masyarakat dan Perusahaan di OKI Supaya Buat Embung Cegah Karhutla

Kapolda Sumsel Bertemu Kades dan Tokoh Masyarakat dan Perusahaan di OKI Supaya Buat Embung Cegah Karhutla

Kapolda Sumsel bertemu kades dan tokoh masyarakat dan perusahaan di oki supaya buat embung cegah Karhutla. foto: @BPBD.Sumsel/sumeks.co.--

Luas HGU-nya 1.200 hektare. 

BACA JUGA:Mulai 2 Oktober 2023, Disdikbud Ogan Ilir Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Dampak Karhutla, Apa Saja Isinya? 

“Dari hasil pantauan citra satelit, luas lahan yang terbakar 586 hektare dan Tim Gakkum KLHK terus memantau perkembangan hotspot yang muncul pada lokasi perusahaan,” bebernya.

Soal sanksi yang akan diberikan terhadap korporasi, Rasio menyebut sebelum akhirnya disegel, pihaknya sudah memberikan surat peringatan keras kepada 203 perusahaan di Indonesia.

Baik yang mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) maupun izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

Ada yang sudah berulang, pernah dapat peringatan juga pada 2015 dan 2020 lalu.

BACA JUGA:Mulai 2 Oktober 2023, Disdikbud Ogan Ilir Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Dampak Karhutla, Apa Saja Isinya? 

“Sanksi yang akan diberikan mulai dari sanksi administratif yang didalamnya termasuk juga pembekuan dan pencabutan izin,” jelasnya. 

KLHK juga menyiapkan langkah-langkah gugatan perdata dan ganti rugi kerugian terhadap dampak lingkungan hidup.

“Ancaman pidananya, sesuai ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Kami juga akan terapkan pidana tambahan untuk korporasi berupa perampasan keuntungan,” tegasnya.

Rasio menyebut langkah tegas yang diambil terhadap korporasi dan masyarakat pemilik lahan yang terjadi Karhutla merupakan wujud komitmen bersama untuk sama-sama mencegah karhutla. 

BACA JUGA:14 Hotspot Karhutla Terpantau Satelit, 30 Hektar Lahan Terbakar di Kecamatan Talang Ubi PALI

Sudah ada kesepakatan bersama antara KLHK, Kapolri dan Jaksa Agung untuk melaksanakan tindakan Gakkum terpadu.

“Kami juga akan terus berkoordinasi melalui Satgas Gerakan Hukum Karhutla Terpadu. Yang sejak awal melibatkan penyidik LHK, Kepoksuuab dan Kejaksaan, termasuk dengan pelibatan kepolisian dan kejaksaan di daerah,” pungkasnya.

Sebagai gambaran, total kerugian yang ditimbulkan akibat bencana karhutla pada 2019 lalu mencapai Rp500 miliar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: