Kondisi Rempang Batam Terkini, TNI Kirim Polisi Militer untuk Mencegah Oknum Prajurit Terlibat Sangketa

Kondisi Rempang Batam Terkini, TNI Kirim Polisi Militer untuk Mencegah Oknum Prajurit Terlibat Sangketa

warga Rempang terus berdatangan ke posko Tim Satuan Tugas (Satgas) pendataan relokasi.--

Kondisi Rempang Batam Terkini, TNI Kirim Polisi Militer untuk Mencegah Oknum Prajurit Terlibat Sangketa

SUMEKS.CO- Upaya memperkuat prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) audiensi dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margonodi Mabes TNI, Cilangkap.

Pembahasan kali ini tidak hanya sebatas pada perlindungan HAM di lingkungan masyarakat, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anggota TNI sebagai individu.

Ketua Komnas HAM, Dr. Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi.

Terkait situasi keamanan di Pulau Rempang, Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan keterlibatan TNI adalah semata-mata membantu tugas kepolisian.

Dan mencegah adanya oknum prajurit yang terlibat dalam sangketa lahan. 

Diketahui demo kasus Rempang berbuntut rusuh. Puluhan orang ditangkap dan sebagain terindikasi memakai narkoba.

BACA JUGA: Tidak Ada Travel Warning, Wilayah Batam Normal

Langkah Panglima TNI ini mendapat dukungan dan apresiasi dari Komnas HAM, yang memandangnya sebagai upaya konstruktif dalam menyelesaikan masalah yang berpotensi melanggar HAM.

Selain itu, masalah di Papua turut menjadi perhatian Komnas HAM. 

Mereka mendukung langkah TNI yang memprioritaskan pendekatan kemanusiaan, dengan tujuan agar tidak terjadi kerugian jiwa di kalangan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi juga menyepakati kerjasama melalui penandatanganan MoU. 

Dalam beberapa poin kesepakatan, Komnas HAM akan rutin memberikan pembekalan materi HAM di Lemhannas, Sesko, dan bekerja sama dengan TNI-AD.

"Kami sangat menghargai komitmen TNI dalam memajukan perlindungan HAM dan berharap kerjasama ini dapat menjadi tonggak baru dalam penerapan prinsip HAM di Indonesia," tutup Dr. Atnike Nova Sigiro, di  Jakarta Timur, Kamis 14 September 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: