Lagi, Angkutan Batubara Ilegal Diamankan, Segini Jumlah Muatannya

MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Untuk sekian kalinya Polres Muara Enim melakukan tindakan tegas terhadap angkutan batubara ilegal di Lintas Muara Enim – Baturaja tepatnya di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Rabu 30 Agustus 2023.

Kali ini 1 unit mobil Hino truck tronton warna hijau BG 8601 MY yang dikemudikan Rahmat Yulianto (47),  warga Jl Taman Murni Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-,Alang Lebar, Kota Palembang sarat muatan 40 ton batubara ilegal yang diduga akan dibawa ke Pulau Jawa diamankan tim Satreskrim Polres Muara Enim karena tidak dapat menujukan dokumen yang sah.

Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriadi, mengatakan angkutan batubara ilegal yang diangkut dan patut diduga berasal dari tambang batubara ilegal di Kecamatan Lawang Kidul.

"Sesuai keterangan awal pelaku di TKP bahwa batubara belum tahu akan dikirim kemana karena belum mendapatkan surat jalan pada saat tertangkap tangan," Andi, Kamis 31 Agustus 2023.

BACA JUGA:Optimis 2024 Bebas Rabies, Pemkot Palembang Lakukan Gerakan 3 In 1

Lanjut Andi, untuk kasus pengangkutan batubara ilegal ini pihaknya tetap dilakukan pengembangan.

Untuk Subjek yang menyuruh untuk melakukan pengangkutan sudah kita kantongi namanya dan dilakukan penyelidikan serta termasuk pemilik kendaraan akan dikejar.

Lebih lanjut Andi menegaskan selama belum ada aturan hukum yang mengatur terkait legalitas tambang batubara ilegal yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Pihaknya juga tidak akan berhenti melakukan penindakan secara hukum.

BACA JUGA:Melalui Program TJSL, Pusri Palembang Berkomitmen Mendorong UMKM Go Internasional

Sebab, kata dia, aktivitas PETI saat ini hanya berkamus flase mengatasnamakan masyarakat kecil yang ada di Tanjung Enim maupun Tanjung Agung, tapi lebih banyak pemodalnya yang menikmati keuntungan dari luar Kabupaten Muara Enim dari luar Provinsi Sumsel seperti Jakarta, Banten, Bandung, Tangerang. 

"Selangkah demi selangkah akan kami pidanakan semua secara maksimal. Pelaku dijerat dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini berkaitan dengan pelanggaran dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara," tegasnya.(*)

 

 

Sumber: