Aliansi Seniman Datangi DPRD Palembang, Desak Wako Lindungi Cagar Budaya

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Ratusan pekerja seni yang tergabung dalam Aliansi Seniman  melaksanakan demonstrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Jumat 17 Februari 2023. 

Dalam aksinya, mereka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menetapkan status Palembang darurat cagar budaya, mendesak DPRD Kota Palembang untuk membentuk pansus darurat cagar budaya, mendesak pemkot segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang baru dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. 

Kemudian, meminta pihak Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) agar meninjau ulang dan mengkoreksi H Harnojoyo sebagai ketua presedium JKPI periode 2022-2023. 

Lalu, mendesak Pemkot segera memugar kembali Gedung Balai Pertemuan sebagai cagar budaya sesuai dengan kaidah UU No11 tahun 2010. 

BACA JUGA:Melanggar UU Cagar Budaya, Proyek Lift Jembatan Ampera Bisa Disetop

Selanjutnya, mendesak pemkot untuk memanfaatkan balai pertemuan sebagai sarana dan prasarana kesenian dengan nama taman budaya atau gedung kesenian Palembang sebagaimana fungsi awal ketika gedung ini dibangun dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Wali Kota H Husni. 

Mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan tidak merusak, menjual cagar budaya sesuai dengan mandat undang-undang No 11 tentang cagar budaya. 

Penanggung jawab aksi, Vebri Al Lintani mengatakan, pihaknya akan terus mengawal tuntutan para seniman tersebut hingga sampai ke pihak-pihak terkait. 

"Kami juga sempat bergembira, karena DPRD menyambut baik usulan-usulannya. Tinggal, nanti kami akan kawal agar usulan ini diterima semua pihak DPRD Kota Palembang," kata Vebri Al Lintani di DPRD Kota Palembang. 

BACA JUGA:Selamatkan Cagar Budaya, Mahasiswa Palembang Gelar Aksi

Vebri Al Lintani menambahkan, apabila tuntutan yang diajukan tidak diterima ataupun diabaikan. "Kami akan terus melakukan aksi. Dan tentu kami akan membuat catatan untuk Pemkot Palembang. Catatan pertama, saya kira, tentu akan meninggalkan kesan buruk untuk Pemkot Palembang yang periode ini," ujar Vebri Al Lintani. 

Dia menyatakan bahwa banyak wali kota kalau tidak peduli dengan aspirasi ini. "Maka kami mungkin katakan bahwa ini wali kota terburuk dalam sejarah," ungkap Vebri Al Lintani.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Duta Wijaya sangat mendukung dan akan dibahas melalui Komisi. "Selanjutnya, akan kami sampaikan ke pimpinan," terangnya. 

Sumber: