RDP Palembang Fokus pada Isu Pembangunan Lokal

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 atau RPD Transisi pemerintah kota (pemkot) Palembang sudah memasuki tahap konsultasi publik, dimana RPD ini ditargetkan dapat selesai paling lambat pada Maret 2023 mendatang. 

Pemkot Palembang merupakan salah satu kota yang Masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2023 mendatang.

Maka, sesuai dengan Instruksi Mendagri 52/2022, bagi kepala daerah yang habis masa jabatan 2023, wajib menyusun perencanaan lanjutan atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, RPD ini hanya bedanya dibuat tanpa visi dan misi karena belum adanya visi dan misi kepala daerah yang baru. 

BACA JUGA:Link Live Streaming, Preview dan Prediksi Line Up Argentina vs Kroasia di Semifinal Piala Dunia 2022

"Jadi isinya tetap berfokus pada rencana kerja lanjutan, Berupa strategi pembangunan di masa transisi selama 2 tahun," kata Harnojoyo kepada SUMEKS.CO, Selasa 13 Desember 2022. 

Karena masa jabatan kepala daerah sekarang akan berakhir pada 2023, maka RPD ini harus disusun sejak sekarang dan disahkan menjadi Raperda agar bisa dilaksanakan di 2024-2026.

"Target maret 2023 ini sudah selesai. RPD 2024-2026 untuk menjawab isu - isu pembangunan yang ada di kota Palembang," ujar Harnojoyo. 

Karena itu, tahapan Forum konsultasi publik merupakan tahapan yg wajib dilakukan pemkot Palembang dalam rangkaian penyusunan RPD. 

BACA JUGA:Geger Penemuan Bayi Perempuan di Depan Teras Rumah Warga, Kondisinya Memprihatinkan

"Agar semua elemen dalam RPD dapat merangkum semua kebutuhan masyarakat. Dengan Dokumen dalam RPD 2024-2026 dapat di susun secara maksimal dengan beberapa penyesuaian isu starageis," ungkap Harnojoyo. 

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kota Palembang Harrey Hadi menambahkan, susunan RPD 2024-2026 diantaranya evaluasi kinerja sebelumnya.

"Seperti strategi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, pengangguran, sanitasi perbaikan jalan menjadi mantap, masuk ke dalam dokumen 2024-2026," kata Harrey Hadi. 

Tak hanya itu, pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan, dan menjaga infrastruktur yang ada ditingkatkan untuk menangani banjir, sampah, kemacetan dan kumuh.

Sumber: