RM Fauwaz Diradja SH Mkn : “Pemberantasan Kejahatan Pertanahan Perlu Komitmen Semua Pihak”

RM Fauwaz Diradja SH Mkn : “Pemberantasan Kejahatan Pertanahan Perlu Komitmen Semua Pihak”

Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Palembang, RM Fauwaz Diradja SH Mkn Sarasehan Akar Rumput "Refleksi Hari Tani ke-62: Mafia Tanah Berkuasa, Benarkah?" Sabtu (24/9) bertempat di Rocca Coffee and Resto, Jalan Demang Lebar Daun Palembang.--

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Penyelesaian kejahatan pertanahan yang hingga kini belum terselesaikan, kini tinggal komitmen semua pihak terkait dan masyarakat untuk merealisasikannya.

Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Palembang, RM Fauwaz Diradja SH Mkn mengaku dirinya lebih sepakat lebih menggunakan istilah kejahatan pertanahan daripada mafia tanah dalam sengketa pertanahan.

“Jadi kalau menggunakan bahasa mafia terlalu  jauh sebenarnya belum ke tahap mafia, memang ada beberapa tahap mafia  tapi enggak semuanya di generalisir  mafia, ketika orang sedang konflik lahan selalu menyebut mafia ,” kata pria yang juga Sultan Palembang Darussalam ini usai Sarasehan Akar Rumput "Refleksi Hari Tani ke-62: Mafia Tanah Berkuasa, Benarkah?" Sabtu (24/9) bertempat di Rocca Coffee and Resto, Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Sarasehan ini sendiri diselenggarakan oleh Cakrawala Perjuangan Indonesia yang merupakan Organisasi Masyarakat yang bergerak dalam bidang hukum, sosial dan masyarakat bersama GM Kosgoro Palembang beserta Lembaga Pengembangan Pertanian PCNU Kota Palembang.

BACA JUGA:Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform AYO SRC

Menghadirkan narasumber yaitu Kombes Pol. Jansen Sitohang, S.IK.,M.H selaku Kabid Hukum Polda Sumsel, Drs. Makmur Siboro selaku Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sumsel, Rita Susanti S.H.,M.H selaku Koordinator Intelijen Kejati Sumsel, Arif Hamzah Sya'ban M.AP selaku Koordinator Pertanahan Disperkim Kota Palembang, Ir. Feri Kurniawan selaku Deputi K-MAKI Sumsel. 

Menurut Fauwaz, dilapangan kebanyakan yang terjadi  adalah pemalsuan surat, pemalsuan dokumen, dan itu menurutnya bukan mafia yang bisa mengatur para oknum-oknum  mulai dari oknum Badan Pertanahan, oknum Lurah, oknum RT, oknum Polisi, oknum Jaksa.

 “Jadi  kalau menggunakan bahasa mafia terlalu jauh sebenarnya belum ke tahap mafia, memang ada beberapa tahap mafia tapi enggak semuanya di generalisir mafia, ketika orang sedang konflik lahan selalu menyebut mafia ,” katanya.

Karena itu menurut RM Fauwaz Diradja tinggal komitmen semua pihak  untuk memberantas kejahatan pertanahan ini  termasuk komitmen yang hadir dalam Sarasehan Akar Rumput dan semua komponen masyarakat.

BACA JUGA:Tegas, Polda Riau Tak Akan Lindungi Brigadir IR, Polwan yang Diduga Aniaya Pacar Adiknya

Lalu bersama-sama dan bahu membahu untuk memberantas  sengketa, dan konflik pertanahan ini .

“Soal realisasinya sekarang, kalau secara simbolis mereka banyak memberikan pernyataan-pernyataan  tapi tinggal  kita lihat bagaimana prakteknya , mudah-mudahan  simbolis dan prakteknya  sesuailah ,” katanya.

Sedangkan Kombes Pol Jansen Sitohang S.IK.,M.H selaku Kabid Hukum Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menjelaskan, jika masyarakat yang menjadi korban mafia tanah dipersilahkan untuk melapor ke institusi Polri dan tentunya akan ditindaklanjuti.

Drs. Makmur Siboro, Perwakilan dari BPN Sumsel mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen tidak melakukan kejahatan pertanahan. 

Sumber: