Longmarch di Jalan Lintas Palembang-Indralaya, PKS Ogan Ilir Tolak Kenaikan Harga BBM

Longmarch di Jalan Lintas Palembang-Indralaya, PKS Ogan Ilir Tolak Kenaikan Harga BBM

Massa PKS Kabupaten Ogan Ilir saat menggelar aksi longmarch di Jalan Lintas Palembang-Indralaya. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM terhadap pemerintah. Foto : Hetty/sumeks.co--

OGAN ILIR, SUMEKS.CO - Ratusan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Ilir melakukan aksi longmarch di Jalan Lintas Palembang-Indralaya, Sabtu 10 September 2022 sore. 

Awalnya, massa yang berjumlah lebih kurang 300 orang tersebut berkumpul di lapangan samping SMP Negeri 1 Indralaya. Kemudian, berjalan menuju SPBU Indralaya yang berjarak sekitar 500 meter.

Saat berjalan, massa membawa atribut longmarch berupa poster serta spanduk yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. 

Saat berkumpul di SPBU Indralaya, massa PKS Kabupaten Ogan Ilir ini kembali membentangkan tulisan sepanjang 1 meter yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

BACA JUGA:Pendukung PKS Juga Gelar Flash Mob di Taman Segita Emas Kayuagung

Koordinator aksi, Khusnul Anam mengungkapkan, aksi longmarch ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah yang telah menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 lalu.

"Kita melakukan aksi di jalan ini untuk memberitahukan kepada masyarakat, bahwa PKS menyampaikan aspirasi rakyat menolak kenaikan harga BBM," tegasnya kepada wartawan di sela aksi longmarch.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir ini menambahkan, bahwa masyarakat Indonesia saat ini baru saja keluar dari permasalahan pandemi Covid-19.

"Dimana perekonomian masyarakat masih lemah, sehingga kenaikan harga BBM ini tidak layak untuk dinaikkan," tegas Khusnul.

BACA JUGA:Massa PKS Tolak Kenaikan BBM

Dengan belum stabilnya perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM sudah barang tentu berdampak pada harga bahan pokok yang juga melambung.

"Ini memperparah penderitaan masyarakat," lanjutnya.

Meskipun Pemerintah memberikan konvensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Khusnul menilai, hal itu bukanlah solusi yang tepat. Bahkan, justru menimbulkan permasalahan baru.

"Terkadang banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya, pemberian uang Rp150.000 per bulan kepada masyarakat yang katanya terdampak BBM itu tidaklah menyelesaikan masalah," tutupnya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: