Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penilaian Maturitas New SPIP dan Manajemen Resiko

Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Penilaian Maturitas New SPIP dan Manajemen Resiko

--

SUMEKS.CO, PALEMBANG - Kepala Divisi Administrasi, Kanwil Kemenkumham Sumsel, Idris Sabtu (30/7) mengatakan pihaknya telah menggelar Sosialisasi Penilaian Maturitas New SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan Manajemen Resiko dengan tema ‘Penyelenggaraan Tingkat Maturitas SPIP dan Penerapan Manajemen Risiko Menuju KUMHAM Semakin Pasti’, bertempat di Hotel Aryaduta Palembang.

Kabag Program dan Humas, kanwil kemenkumham Sumsel, Gunawan mengatakan, Kanwil Sumsel telah berpartisipasi dalam peningkatan level maturitas Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2021, Kanwil kemenkumham Sumsel kembali melakukan berbagai tahapan penilaian mandiri maturitas SPIP dengan pendampingan langsung dari Inspektorat Jenderal dan dengan hasil penilaian melebihi target.

BACA JUGA:Ratusan Bikers Peringati SMC

Menurut Gunawan, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,12 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (terkelola dan terukur), dan nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,15. Sementara nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mencapai 3,47.

Menurut Gunawan dengan Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan untuk meningkatkan komitmen seluruh jajaran kemenkumham sumsel, terutama tentang bagiamana mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko pada setiap program kerja, dengan kegiatan ini juga diharapkan diperoleh strategi penerapan agar level SPIP di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel mencapai level 4 sesuai target pemerintah 

BACA JUGA:Jajaran Kemenkumham Sumsel sumbangkan 364 kantong darah ke PMI

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto, mengatakan Peserta sosialisasi sebanyak 75 orang dari Tim Satgas SPIP Kanwil dan UPT pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumatera Selatan.

Sedangkan narasumber yang memberikan materi adalah Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Abdul Hamid dan Koordinator Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, Ulu Sembiring.(ril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: