Komisi II Minta HNU Selesaikan Permasalahan di PUPR

Minta APIP Dibubarkan MUARA ENIM Komisi II DPRD Kabupaten Muara Eni meminta kepada Pj Bupati Dr H Nasrun Umar HNU agar bersikap tegas dan bertindak cepat terhadap situasi dan kondisi yang ada di Dinas PUPR Soalnya di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR mengalami kekosongan Pejabat Pembuat Komitmen PPK dan pengawas lapangan karena dinilai dapat menghambat jalannya pembangunan Komisi II siap memfasilitasi dengan pihak pihak terkait sehingga terciptanya suasana kondusif dilingkungan dinas pupr agar program program pembangunan dapat berjalan dengan lancer ujar Alfran SPt penyampaikan laporan Komisi II terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Tahun Anggran 2021 Senin 18 4 Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Pimpinan I Ermanadi Turut hadir Pj Bupati Muara Enim Dr H Hasrun Umar Pj Sekda Drs Emran Tabrani MSi Staf Ahli Para Asisten para OPD Forkopimda dan stakeholder Lanjut Alfran di tahun 2021 banyak pekerjaan pekerjaan proyek yang melampaui batas waktu dan tidak selesai Untuk itu kata dia Komisi II meminta untuk dilakukan peninjauan ulang dan lebih selektif lagi dalam memilih rekanan jasa konstruksi agar tidak terulang kejadian seperti tahun 2021 Kita harapkan pekerjaan pembangunan memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Maka pengawasan harus lebih diperketat agar sesuai dengan dokumen pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan tegasnya Selain permasalahan pekerjaan fisik lanjutnya Komisi II meminta kepada bupati untuk membubarkan Aparat Internal Pemerintah APIP yang bertugas di Unit Layanan Pengadaan ULP karena diduga turut campur didalam pengaturan sistem pelelangan yang mana sudah diluar tugas dan fungsinya dan sering kali tidak sinkron dengan dinas terkait dan PPK Sebelum dianggarkanya suatu kegiatan harus ada perencanaan terlebih dahulu seperti survei lokasi agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat Untuk itu pengawasan pekerjaan pembangunan harus ditingkatkan untuk menghasilkan mutu dan kualitas yang baik tegasnya Terpisah Ketua Gapensi Muara Enim Akhmad Imam Mahmudi mendukung Komisi II meminta APIP di ULP dibubarkan atau di tarik Sepakat APIP itu harus dibubarkan atau di tarik keberadaanya di internal ULP ujarnya Dirinya mempertanyakan kerja dan tupoksi APIP di ULP itu apa Sebab kata dia APIP tidak menyampaikan laporannya melakukan audit tentang masalah anggaran pengadaan yang akan dilelang Pertanyaannya apa tujuannya Pj Bupati menempatkan APIP di ULP mengejar efesiensi anggaran Seberapa jauh SDM inspektorat untuk melakukan audit tentang anggaran kerena tugas mengaudit tersebut membutuhkan sertifikasi yang laporannya dapat dipertanggung jawabkan Bukan asal tunjuk tegasnya ozi

Sumber: