Komitmen Polri Jaga Keamanan Nasional, Sertifikat Audit Obvitnas Diserahkan Tahun 2025

Rekomendasi tersebut mencakup aspek-aspek pengamanan yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, maupun yang belum tersedia sehingga perlu segera diadakan dan diimplementasikan.

Masukan tersebut, lanjut Kabaharkam, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi kerawanan dan ancaman dapat diidentifikasi secara dini. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dan mitigasi risiko secara lebih efektif.

“Dengan pengamanan yang semakin baik, risiko dapat diminimalisasi dan dikurangi. Melalui identifikasi risiko, fase-fase antisipasi dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan yang dapat menghambat proses produksi maupun aktivitas bisnis,” ungkap Komjen Pol. Karyoto.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengamanan terpadu yang mencakup aspek sumber daya manusia, prosedur operasional, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi.

Menurutnya, sistem pengamanan yang kuat tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kriminal, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana non-alam seperti kebakaran, sabotase, gangguan teknis, hingga ancaman siber.

Dalam kesempatan tersebut, Kabaharkam Polri berharap ke depan semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun non-BUMN, yang bersedia mengikuti audit sistem pengamanan dan memperoleh sertifikasi.

Ia menilai bahwa sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai wujud keseriusan perusahaan dalam menjaga keamanan dan keselamatan aset strategis negara.

“Apabila seluruh sistem sudah disusun dengan baik dan mitigasi dilakukan secara optimal, saya yakin risiko terhadap bencana non-alam seperti kebakaran, gangguan operasional, maupun kerusakan lainnya dapat diperkecil,” pungkasnya.

Kegiatan penyerahan Sertifikat Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional Tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian perusahaan terhadap pentingnya pengamanan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan sistem pengamanan yang andal, stabilitas operasional perusahaan dapat terjaga, sekaligus mendukung keamanan nasional dan kepentingan publik secara luas.

Melalui sinergi antara Polri dan dunia usaha, diharapkan pengelolaan objek vital nasional di Indonesia semakin profesional, aman, dan mampu menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang di masa depan.

Sumber: