Ijazah, Sekolah, dan Sesat Logika

Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat, hanya memperoleh pendidikan formal yang sangat terbatas.

Menurut catatan Library of Congress, ia menjalani pendidikan sekolah sekitar satu hingga satu setengah tahun. Namun, Lincoln adalah pembaca tekun yang terus mendidik dirinya sendiri hingga menjadi pengacara dan negarawan.

Artinya, Lincoln bukan contoh keberhasilan manusia yang meremehkan pendidikan. Justru sebaliknya. Ia membuktikan bahwa keterbatasan akses sekolah tidak harus membatasi semangat belajar.

Sejarah Uganda memberi contoh menarik. Pada 1971, Idi Amin mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Setahun kemudian, ia mengusir puluhan ribu penduduk keturunan Asia yang banyak berperan dalam perdagangan dan perekonomian Uganda.

Kebijakan itu dibungkus dengan retorika nasionalisme ekonomi. Tetapi akibatnya justru menghancurkan banyak kegiatan usaha.

Produksi industri merosot, ekspor menyusut, dan perekonomian mengalami kemunduran serius. Bank Dunia mencatat bagaimana pengelolaan negara di bawah Amin berubah menjadi instrumen kepentingan elite kekuasaan.

Tentu tidak tepat menyimpulkan bahwa Uganda hancur semata-mata karena pendidikan formal pemimpinnya terbatas. Ada otoritarianisme, kekerasan politik, korupsi, dan kebijakan ekonomi yang buruk.

Namun, pengalaman Uganda menunjukkan betapa berbahayanya kekuasaan yang tidak menghormati keahlian, mengabaikan pertimbangan rasional, dan menggantikan kompetensi dengan loyalitas.

Contoh lebih ekstrem terjadi di Kamboja ketika rezim Khmer Merah berkuasa pada 1975–1979. Di bawah Pol Pot, kaum profesional, guru, dokter, dan kelompok intelektual menjadi sasaran persekusi.

Sekitar 1,5 hingga 2 juta orang meninggal akibat kekerasan, kelaparan, penyakit, dan kebijakan rezim tersebut.

Ironisnya, Pol Pot sendiri pernah memperoleh kesempatan belajar di Prancis.

Jadi, tragedi Kamboja bukan kisah sederhana tentang pemimpin tanpa sekolah. Ini kisah tentang bagaimana ideologi yang memusuhi pengetahuan, ketika dipadukan dengan kekuasaan tanpa kontrol, dapat menghancurkan sebuah bangsa.

Dua pengalaman itu mengingatkan kita bahwa negara tidak cukup dipimpin oleh orang yang merasa paling tahu.

Negara membutuhkan pemimpin yang mengetahui batas pengetahuannya sendiri, menghargai keahlian, dan bersedia mengoreksi kesalahan.

Jangan Sampai Filsafat Menjadi Pembenaran

Sumber: