Demokrasi vs Otoritarianisme: Dampak Sistem Politik terhadap Kebebasan Warga Negara

Tantangan Masa Kini: Erosi Kebebasan di Era Digital

Menariknya, tantangan terhadap kebebasan tidak hanya datang dari rezim otoriter. Bahkan negara demokrasi pun kini menghadapi gejala “otoritarianisme gaya baru”.

Polarisasi politik, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta kontrol digital telah menggerus kualitas demokrasi dari dalam. Teknologi yang seharusnya menjadi alat partisipasi publik justru kadang dimanfaatkan untuk memantau dan membatasi kebebasan individu.

Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari keberadaan pemilu atau lembaga demokratis. Demokrasi harus dijaga melalui kesadaran warga, kebebasan berpikir, dan keberanian untuk terus mengawasi kekuasaan. Tanpa kewaspadaan, demokrasi bisa berubah wajah menjadi alat legitimasi otoritarianisme terselubung.

Demokrasi dan otoritarianisme mungkin sama-sama mampu membangun negara, tetapi keduanya berbeda dalam memperlakukan manusia.

Demokrasi menghormati kebebasan sebagai hak alamiah yang tidak boleh ditawar, sedangkan otoritarianisme memandang kebebasan sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sistem politik bukan hanya stabilitas atau pembangunan, tetapi sejauh mana ia memuliakan manusia sebagai subjek politik yang bebas, berdaulat, dan bermartabat.

   REFERENSI

1. Freedom House — Freedom in the World 2025: The Uphill Battle to Safeguard Rights Laporan ini mencatat bahwa kebebasan sipil dan hak-hak politik di banyak negara menurun pada 2024, menjadikannya tahun ke-19 berturut-turut penurunan global dalam kebebasan.

2. Freedom House — Freedom on the Net 2025: An Uncertain Future for the Global Internet Menunjukkan bahwa kebebasan internet global telah menurun selama 15 tahun berturut-turut, dengan semakin banyak pemerintahan menggunakan sensor, pengawasan, dan kontrol terhadap aktivisme daring sebagai bagian dari strategi otoritarianisme modern. Freedom House — Freedom on the Net 2025: An Uncertain Future for the Global Internet  Menunjukkan bahwa kebebasan internet global telah menurun selama 15 tahun berturut-turut, dengan semakin banyak pemerintahan menggunakan sensor, pengawasan, dan kontrol terhadap aktivisme daring sebagai bagian dari strategi otoritarianisme modern.

3. Human Rights Watch (HRW) — World Report 2025 Laporan tahunan ini mencatat pelanggaran hak asasi manusia di banyak negara sepanjang 2024— termasuk pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, serta penyalahgunaan hukum yang berdampak pada kebebasan warga.

4. V-Dem Institute — Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization. Laporan ini memberikan analisis mendalam tentang tren global kemunduran demokrasi (autocratization), menunjukkan bagaimana di banyak negara indikator demokrasi menurun dalam aspek hak sipil, partisipasi, rule of law, dan representasi.

5. Amnesty International — State of the World's Human Rights: April 2025. Melaporkan kekhawatiran global terkait pelanggaran hak asasi manusia selama 2024, termasuk pembatasan kebebasan sipil dan politik di berbagai negara.    

Sumber: