Tiga Titik Goyang Republik: Menguji Adaptasi Sistem Pertahanan di Persimpangan Kebijakan Keamanan Baru

Kita mencatat adanya wacana untuk menerapkan pendekatan yang disebut Smart Approach, yaitu memadukan cara teritorial dan operasi taktis sambil merangkul masyarakat.  

Ini adalah sebuah harapan baru. Kehadiran aparat di Papua harus diorientasikan pada pengamanan objek vital, sekaligus menjadi mitra pembangunan dan perlindungan hak sipil. Kunci utama di Papua adalah kepercayaan.

Jika penempatan pasukan tidak dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat, insiden kekerasan di lapangan akan terus mengikis rasa percaya masyarakat lokal.

Inisiatif keamanan harus menempatkan masyarakat sipil sebagai subjek, bukan hanya objek dari kebijakan. Hanya dengan cara itulah aparat dapat memperkuat stabilitas, bukan malah menjadi pemicu friksi.  

3. Wilayah Rawan Bencana: Adaptasi terhadap Ancaman Alam

  Titik Goyang ketiga adalah wilayah rawan bencana, yang sayangnya kerap luput dari prioritas keamanan tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana fenomena cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga banjir bandang seperti yang terjadi di beberapa provinsi baru-baru ini mengakibatkan korban jiwa dan kerugian infrastruktur yang jauh lebih besar daripada ancaman konflik.

  Di sini, peran TNI-Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus adaptif. Aparat tidak hanya berfungsi saat operasi tanggap darurat, tetapi juga dalam aspek mitigasi dan kesiapsiagaan pra-bencana. Kehadiran mereka harus dilihat sebagai Tim Reaksi Cepat Kemanusiaan.

Ini membutuhkan alokasi sumber daya dan pelatihan yang berbeda: fokus pada peralatan komunikasi, perahu karet, dan kesiapan logistik, seperti yang diarahkan oleh Presiden dalam instruksi penanganan bencana.   Memperkuat, Bukan Mengikis Kepercayaan  

Pada akhirnya, tantangan terbesar dari prioritas keamanan baru ini terletak pada subjudul artikel ini: bagaimana kehadiran aparat justru memperkuat, bukan mengikis, kepercayaan masyarakat di lapangan? Data survei Litbang Kompas memang menunjukkan tren positif kenaikan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.

Namun, kita tahu betul bahwa satu insiden saja yang melibatkan oknum—seperti penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan prosedural—dapat menjatuhkan tingkat kepercayaan itu secara drastis, seperti pengalaman yang sudah-sudah.  

Maka, adaptasi sistem pertahanan tidak bisa hanya berorientasi pada teknologi atau jumlah pasukan. Ia harus bertumpu pada tiga pilar: Empati, Keadilan Prosedural, dan Akuntabilitas.

• Empati: Aparat harus meninggalkan model pemolisian yang otoriter dan menggantinya dengan pendekatan yang berbasis perlindungan dan pelayanan.

• Keadilan Prosedural: Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ketika masyarakat melihat aparat bertindak adil, rasa aman akan meningkat, dan rasa aman adalah prediktor terkuat dari kepercayaan publik.

• Akuntabilitas: Setiap langkah, terutama di zona konflik seperti Papua, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.    

Tiga Titik Goyang Republik adalah cerminan dari ancaman berlapis yang multidimensi. Menguji adaptasi sistem pertahanan berarti menguji sejauh mana sistem politik Indonesia mampu menyeimbangkan antara kekuatan (hukum dan militer) dan moral (etika dan kepercayaan publik).

Sumber: