Kanwil Kemenkum Sumsel Tegaskan Komitmen Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta, SUMEKS.CO-  Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum yang mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”, Senin (15/12).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan langkah penguatan layanan hukum berbasis digital.

Rakor Pengendalian Kinerja diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Melalui forum ini, Kementerian Hukum melakukan evaluasi atas pelaksanaan kinerja yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun solusi yang berorientasi pada hasil dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Sibekti, beserta jajaran.

Rakor hari pertama diisi dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkum, Inspektorat Jenderal Kemenkum, serta para pimpinan unit eselon I, di antaranya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

BACA JUGA:Kunjungan Direktur Pidana Ditjen AHU, Kemenkum Sumsel Matangkan Pelayanan Grasi Berbasis Digital

BACA JUGA:Kunjungi Kanwil Kemenkum Sumsel, JICA Pantau Pelaksanaan Harmonisasi Regulasi di Wilayah

Rakor ini berlangsung selama empat hari, mulai 15 hingga 18 Desember 2025, bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum sekaligus Ketua Steering Committee, Andry Indrady, membuka rangkaian kegiatan dengan memaparkan target kinerja Kementerian Hukum tahun 2026.

Target tersebut mencakup dua sasaran strategis utama, yakni terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi nasional.

Andry juga menjelaskan Kerangka Pembangunan Strategis Hukum Tahun 2025–2029 dengan visi mewujudkan supremasi hukum guna menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Visi tersebut dijabarkan melalui misi Kementerian Hukum, yaitu terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2026, yakni “Akselerasi Transformasi Digital untuk Kementerian Hukum yang Modern, Adaptif, dan Berintegritas”.

Sumber: